NEGOSIASI AGAMA DAN KEBUDAYAAN
ESAI-ESAI KEBUDAYAAN (2)
Oleh Aprinus Salam
Daftar Isi
- NEGOSIASI AGAMA DAN KEBUDAYAAN
- KEBUDAYAAN DAN INOVASI
- KEBUDAYAAN DAN ENERGI
- RISET DALAM PERSPEKTIF KEBUDAYAAN
- KONTESTASI JANJI BUDAYA
- BUDAYA KETOKOHAN
- PENELITIAN KEBUDAYAAN
(1) NEGOSIASI AGAMA DAN KEBUDAYAAN
Masalah hubungan agama dan kebudayaan merupakan masalah besar dan klasik yang tidak pernah selesai. Ada masa ketika kebudayaan memegang dan mengontrol agama, demikian pula sebaliknya. Di Indonesia, kontestasi itu terus berlangsung. Kontestasi di setiap wilayah (berbasis kebudayaan) memperlihatkan kadar persaingan yang berbeda-beda. Namun, secara umum belakangan ini terdapat gejala ketika agama memperlihatkan gelagatnya untuk mengambil kembali peran-peran penting dalam kebudayaan.
Dalam sejarahnya, agama telah banyak memberi inspirasi bagi proses dan pembentukan kebudayaan. Artinya, banyak hal yang pada mulanya merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh agama, kemudian menjadi kebudayaan suatu lokal tertentu. Di beberapa negara, agama berpengaruh dan menjadi nilai-nilai dominan bagi satu negara atau bangsa. Akan tetapi, terdapat pula beberapa negara yang secara relatif memisahkan persoalan dan nilai keagamaan dengan pesoalan kehidupan bernegara/berbangsa.
Dalam konteks relasi itu, tentu persoalan di Indonesia menjadi sangat menarik karena terjadi berbagai keragaman dalam relasi antara agama dan kondisi kelenturan budaya lokal-lokal. Di beberapa tempat di Indonesia, proses-proses “Islamisasi”, misalnya, begitu merasuk, sehingga masyarakatnya memilih nilai-nilai Islam secara dominan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai dan budaya lokal mengalami proses Islamisasi.
Beberapa daerah mengalami Kristenisasi atau Katholikisasi secara signifikan. Ritual budayanya bersatu-padu dan saling mengisi dengan ajaran agama tersebut. Sementara itu, masyarakat di Jawa, karena kondisi budayanya demikian lentur, maka proses agamaisasi mengalami osmosis dengan budaya lokal. Itulah sebabnya, wajah budaya di sejumlah daerah di Jawa jauh lebih kental daripada wajah agamanya. Akan tetapi, tentu saja kondisi tersebut tidak bisa dipukul rata. Proses osmosis tersebut tergantung karakter agama yang mana yang beradaptasi dan dan daya lentur budaya lokal itu sendiri.
Seperti telah disinggung, hal itu juga terjadi di beberapa tempat lain di daerah Indonesia di belahan Timur. Ketika proses Kristenisasi demikian kuat, budaya lokal diadaptasi untuk disesuaikan dengan nilai-nilai agama. Untuk kasus agama Budha atau Hindu di beberapa tempat di Indonesia juga demikian. Budaya lokal mengalami osmosis yang tinggi dengan nilai dan rukun-rukun keagamaan bersangkutan, sehingga, sebagai contoh, Hindu dan Bali merupakan satu identitas dan integritas yang sulit dipisahkan.
Proses-proses tersebut, dulunya, berjalan secara damai. Memang, di beberapa tempat terjadi beberapa konflik dan pertentangan, baik atas nama agama, atau atas nama budaya (lokal bersangkutan). Beberapa catatan sejarah, seperti perang Diponogoro, perang Padri, dsb., kadang kita mengalami kerancuan apakah itu perang atas nama agama atau atas nama persoalan budaya (harga diri) bagi masyarakat setempat.
Menurut catatan yang bisa saya jangkau, biasanya konflik itu tidak murni atas nama agama atau kebudayaan, tetapi ketika agama atau kebudayaan masuk dalam perangkap politisasi kekuasaan. Cuma dalam mekanisme konsolidasi perangnya, agama jelas lebih unggul dalam mengikat emosi rakyat/pengikut, sehingga aroma agama jauh lebih bisa dirasakan.
Situasi Baru
Masalahnya, penduduk dunia terus bertambah, penduduk Indonesia juga meningkat padat. Sementara itu, sumber-sumber ekonomi semakin kesulitan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penduduk. Maka, munculah berbagai rasionalisasi, dalam berbagai bentuk, tujuan, dan cara, baik atas nama agama itu sendiri, ataupun atas nama budaya-budaya lokal bersangkutan.
Pada awalnya, rasionalisasi yang canggih itu bisa berbentuk teknologi, tetapi bisa juga dalam bentuk paham atau sesuatu yang ideologis, apakah itu kapitalisme atau modernisme. Kenyataannya, rasionalisasi yang tajam tersebut, rangkaian teknologi, kapitalisme, dan modernisme, mempelihatkan kekuatan yang dominan. Agama dan kebudayaan lokal mengalami kegamangan dan “kebingungan” bagaimana mengatasi atau mengantisipasi kondisi baru tersebut.
Kemudian, munculkan berbagai gerakan, aksi, mungkin juga pemikiran, dengan cara, tujuan, dan kepentingan yang berbeda. Salah satu yang cukup menonjol adalah “kegelisahan” atas nama agama untuk menghadapkan dirinya dengan kapitalisme dan modernisme (sebagai konsekuensinya sekularisme). Masalahnya adalah tidak seluruh aksi, gerakan, dan pemikiran atas nama agama tersebut berkesesuaian dengan nilai-nilai kebudayaan lokalnya.
Kondisi itu menyebabkan ruang negosiasi, mengalami kerancuan “segitiga” posisi. Segitiga posisi itu adalah menjadi tidak jelasnya posisi-posisi ketika teknologi dan kapitalisme, yang seharusnya dalam satu kategori posisi, tetapi dengan tangkas bermetamorfosis baik di posisi agama, atau di posisi budaya lokal. Pemahaman tersebut yang secara relatif tidak cukup dipahami oleh kita pada umumnya.
Saat ini, kita menjadi tidak jelas sedang berhadapan dengan kegelisahan atas nama agama, atau kekuatan teknologi dan kapitalisme, atau sedang menyuarakan kelenturan budaya lokal. Akan tetapi, melihat kegaduhan di ruang negosiasi, hal yang terjadi adalah bahwa gerakan, aksi, dan pemikiran atas nama agama sedang berhadapan dengan daya tahan budaya lokal. Ketika dua hal tersebut terus bertengkar, teknologi dan kapitalisme semakin metangkring.
(2)
KEBUDAYAAN DAN INOVASI
Kita semakin menyadari bahwa persoalan kehidupan yang kita hadapi semakin kompleks, rumit, dan massif. Jumlah penduduk dunia yang terus bertambah menjadikan persaingan terhadap sumber-sumber kehidupan semakin tinggi. Untuk itu, tuntutan terhadap berbagai inovasi yang efektif, efisien, berbiaya murah, tepat guna, dan tepat sasaran menjadi wacana dan paradigma baru yang dituntut oleh berbagai kepentingan dan konteks persoalan.
Dalam tulisan pendek ini saya hanya akan menjawab dua persoalan. Pertama, apakah kebudayaan kita menyediakan ruang untuk munculnya berbagai inovasi. Kedua, dalam konteks yang bagaimana inovasi perlu dipahami dalam persaingan global ini.
Sejarah Kebudayaan
Kebudayaan tidak bisa dilihat dalam ukuran-ukuran yang sama sebagai satu pencapaian peradaban. Terdapat perbedaan konteks yang saling bersinergi, antara kondisi geogragis dan alam, historisitas masyarakat dan agen-agen di dalamnya, serta berbagai kemungkinan pertemuan atau percampuran pengalaman/ pengetahuan dan kapasitas masyarakatnya dalam mengelola pengalaman tersebut.
Itulah sebabnya, anggaplah di mulai abad ke-7, di beberapa tempat di Indonesia terdapat masyarakat yang sudah bisa membangun candi sekelas Borobudur, tetapi di tempat lain ada masyarakat yang masih bertarung menghadapi kehidupan di hutan belantara. Pada abad ke-7 hingga abad ke-9, kerajaan Sriwijaya telah menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan agama (Budha) di dunia.
Pada masa berikutnya, Indonesia memiliki kerajaan besar sekelas Singosari, Majapahit, Mataram, dan beberapa kerajaan besar di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan sebagainya. Artinya, secara kesejarahan dan kebudayaan, Indonesia telah memiliki satu tatanan masyarakat (bernegara), ilmu pengetahuan, dan teknologi, yang tinggi pada konteks zamannya.
Kemudian, negara-negara di Nusantara mengalami masa-masa penjajahan dan kolonisasi. Sumber daya masyarakat Indonesia terkuras menghadapi satu kekuatan ilmu pengetahuan yang “tampaknya lebih tinggi dan kuat”, atau apa yang kemudian disebut intervensi kapitalisme kolonial dan modernisme. Pemahaman bangsa Barat lebih tinggi dan kuat itu karena kita menyadari bahwa hampir di berbagai tempat di Indonesia dapat dikuasai.
Mulailah Indonesia berkiblat ke Barat dan modernisme. Segala sesuatu dari Barat dianggap unggul dan lebih hebat. Sebagai akibat lebih jauh, kita mulai “menyepelekan” pengetahuan tradisi dan kebudayaan sendiri. Dalam hal ini, budaya dan pengetahuan beragama tentu selalu mencoba untuk melakukan semacam resistensi. Akan tetapi, di berbagai negara, dalam sejarahnya, kapitalisme dan modernisme terlihat lebih unggul dan memenangkan pertarungan.
Yang ingin disampaikan dalam catatan tersebut adalah bahwa budaya ilmu pengetahuan dan inovasi yang pernah diperlihatkan nenek moyang kita, terlindas karena kemudian orang Indonesia hanya mengadopsi berbagai temuan ilmu pengetahuan yang dipenetrasikan ke Indonesia yang sangat mungkin tidak semuanya cocok dengan kebutuhan lokal. Hal yang menyedihkan, tampaknya hal itu masih terjadi hingga sekarang.
Dalam konteks kapitalisme, modernisasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan modern itu, Indonesia tidak lebih cuma menjadi pengekor dan peniru. Artinya, semodern dan secanggih apapun inovasi yang bisa kita lakukan, akan sangat jarang diakui. Kalau toh diakui, lebih dalam pengertian terbatas dan dalam konteks kepentingan dunia modern sebagai satu politik citra. Hal yang hampir pasti, dalam dunia modern itu, kita bukan bangsa yang dikenal sebagai inovator (pelopor) terutama dalam dunia ilmu dan teknologi.
Inovasi Lokal
Berangkat dari berbagai kondisi historis itu, hal yang mendesak untuk digerakkan adalah membuka ruang yang seluas-luasnya bagi pengembangan inovasi berbasis budaya-budaya lokal. Mungkin hal itu sebagian (masih) tersimpan dalam pengetahuan membangun candi dan tata ruangnya, pengetahuan bertani dan kesehatan yang masih tersimpan di naskah-naskah tua, atau berbagai hal tentang permainan (tradisi) yang bisa dilombakan sebagai satu yang khas Nusantara.
Hal ini bukan dimaksudkan sebagai satu bentuk resistensi terhadap berbagai inovasi ilmu pengetahuan modern, tetapi lebih sebagai satu bentuk alternatif bahwa ilmu pengetahuan bisa dikembangkan dalam berbagai cara yang berbeda. Tidak masalah kita mengadopsi hal modern yang kita miliki sekarang, untuk kemudian dengan cara modern itu menginovasikan kembali sesuatu tradisi khas yang tersebar di seluruh Indonesia.
Hal penting yang ingin digarisbawahi adalah bahwa ini berkaitan dengan strategi dan politik kebudayaan. Dengan cara itu, mungkin identitas dan kekuatan budaya Indonesia jauh lebih diakui daripada yang sekarang kita lakukan.
(3)
KEBUDAYAAN DAN ENERGI
Apapun yang kita raih hingga hari ini, secara keseluruhan merupakan produk kebudayaan. Peraihan itu akan terus berubah dan berkembang sesuai dengan dialektika berbagai hal seperti perkembangan ilmu pengetahuan, SDM dan SDA-nya, dan berbagai sumber daya ekonomi ataupun kultural yang berjalan secara paralel. Satu hal yang mengubah sistematika dan pola kebudayaan adalah temuan dan pengelolaan terhadap berbagai energi, baik energi yang tak terbarukan maupun energi yang terbarukan.
Temuan terhadap bahan bakar, atau sumber energi dari air, api, angin, ataupun sinar matahari, telah mengubah pola kehidupan manusia untuk terus menerus mengeksplorasi energi sehingga energi pun menjadi primadona, diperebutkan dan lebih dari itu menjadi proyek yang sangat besar. Kita menjadi masyarakat konsumtif energi.
Masalahnya adalah ada energi yang tidak dikelola, tidak dieksplorasi dengan maksimal, tidak dipraktikkan dengan baik, sehingga energi dalam pengertian konvesional nyaris menjadi dominan tanpa tanding. Energi konvensional tersebut mengkooptasi kita menjadi rakus energi, tanpa kontrol energi tandingan. Energi tandingan yang saya maksud adalah energi cinta dan benci.
Energi Cinta dan Benci
Kalau pengertian energi konvensional bersifat eksternal, maka energi cinta bersifat internal. Energi itu ada dalam diri kita. Apakah cinta itu sesuatu yang bisa disebut energi. Energi adalah sesuatu materi yang bisa dipakai untuk menghidupkan, menggerakkan, menjadikan sesuatu bertenaga, sehingga berbagai hal yang “dihidupkan” itu dapat berguna atau berfungsi dalam kehidupan kita. Tentu pengertian tersebut bukan sesuatu yang sangat teknis.
Dengan demikian, cinta adalah energi karena cinta adalah suatu “materi” yang membuat kita hidup, yang membuat kita bergairah, yang membuat kita mau melakukan apa saja demi cinta itu sendiri. Di luar pengeritan ruh, atau nyawa, cintalah yang menggerakkan hidup kita untuk menuju sesuatu yang mulia.
Persoalannya adalah bahwa keberadaan cinta tidak cukup mendapat perhatian sebagai energi. Cinta lebih dipahami sebagai satu sifat kemanusiaan, sesuatu yang abstrak. Sebagai akibatnya, kesifatan cinta diumbar untuk dan sebagai kepuasan-kepuasan duniawi, cinta kecantikan, cinta keindahan, cinta ketampanan, cinta kekayaan, cinta kesuksesan, dan cinta keberhasilan. Termasuk di dalamnya kepuasan mencintai dan menikmati energi eksternal.
Berkebalikan dengan cinta, apakah benci juga sebuah materi yang bisa disebut energi. Tidak berbeda dengan cinta, benci juga menjadi sesuatu yang menggerakkan kita, menjadikan kita bisa melakukan apa saja karena kita membenci. Mungkin kita melakukan tindak atau aksi protes tertentu karena kita membenci korupsi. Mungkin kita membenci seorang penipu, membenci orang yang kerjanya menyebar fitnah. Artinya, energi benci juga diperlukan agar selalu ada kontrol terhadap keserakahan, ketamakan, dan kerakusan.
Karena tidak dipergunakan dan didayagunakan dengan cukup baik, energi benci dimanipulasi sebagai satu sifat buruk kemanusiaan. Kita tidak mengeksplorasi energi kebencian dan dimodifikasi, ditransformasi, sebagai materi yang berdaya positif. Kita mampu mengubah sampah dan berbagai jenis limbah lainnya menjadi energi. Mengapa kita tidak melakukan hal yang sama sehingga energi benci bisa dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat.
Kebudayaan dalam Ketegangan
Hal yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa kebudayaan berjalan dalam ketegangan antara energi cinta dan benci, mencintai atau membenci sesuatu. Kita tidak bisa menolak keberadaan dan kekuatan cinta dan benci. Menerima cinta dan menolak benci juga hampir tidak mungkin. Cinta dan benci merupakan kekuatan rahasia (kalau bukan kekuatan Illahiah) yang ada dalam diri kita. Manusia tidak lain merupakan citra yang Maha Mengada di muka bumi dengan segala energi yang dititipkan-Nya pada kita.
Negara, bangsa, masyarakat, dan segala hal yang ada di muka bumi ini, hadir dalam dua resiko; dicintai atau dibenci. Sebagai misal, kita membenci pembangunan yang merusak lingkungan dan kemanusiaan, tapi kita menikmati hasil pembangunan. Kita membenci kapitalisme, tapi kita mencintai kekayaan. Kita mencintai suatu periode masa lalu kita yang jaya, tapi kita membenci masa lalu sebagai bangsa yang terjajah. Kita mencintai diri kita yang baik, tapi kita membenci diri kita yang kotor. * * *
(4)
RISET DALAM PERSPEKTIF KEBUDAYAAN
Riset kita (masih) dalam rezim teknologi(sasi) dan ekonomi(sasi). Segalanya dihitung atau dianalisis dalam mekanisme, prosedur, dan ruang teknologis dan ekonomis. Kelebihannya, perubahan yang bersifat fisik dan ekonomi seharusnya dapat diperkirakan. Kelemahannya, ruang yang menjadi “objek” riset tidak melulu ruang teknologi dan ruang ekonomi.
Contoh yang cukup penting disinggung, misalnya, adalah riset pariwisata. Sekarang, hampir semua daerah ingin mengembangkan daerahnya menjadi tujuan wisata. Tujuannya meningkatkan pemasukan daerah. Titik kalkulasi terpenting adalah peningkatan indeks ekonomi. Implikasinya diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Kita tidak bisa menyalahkan paradigma itu. Itu soal pilihan dan strategi. Yang bermasalah adalah pilihan ideologis banyak daerah untuk memodernkan wisata yang sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan teknologi dan ekonomi kapitalisme. Di beberapa daerah wisata yang menonjol, yang terjadi adalah teknologisasi dan kapitalisasi wisata (budaya) yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Masyarakat kebanyakan daerah bersangkutan tidak lebih menjadi penonton dan pekerja rendahan. Tanpa disadari, banyak riset mendukung ke arah itu.
Memaket Lokalitas
Kembali ke persoalan, bagaimana menempatkan riset dalam perspektif kebudayaan. Hal penting yang perlu dipahami bersama bagaimana kita mengkonsepsikan kebudayaan. Kita harus mengakui bahwa selama ini yang terjadi adalah bahwa kebudayaan merupakan proses negosiasi banyak hal, banyak kepentingan. Negosiasi banyak hal dan banyak kepentingan itu adalah bahwa pada akhirnya kita harus menyesuaikan diri dan/atau kalah dengan modernisme.
Kemudian, kita berlomba untuk menjadi modern. Ternyata, dalam perjalanannya, orang modern merindukan sesuatu yang “alamiah”, yang tradisi, dan keunikan lokal. Kemudian, kita memaket-maket tradisi dan lokalitas untuk layak ditonton orang modern. Tradisi dan keunikan lokal pun menjadi komoditas, bukan tradisi dan keunikan itu sendiri. Komoditasi itu yang saya maksud sebagai budaya tradisi yang dijual dalam kalkulasi ekonomi (dan sebagian di antaranya kalkulasi teknologi).
Artinya, secara ideologis riset-riset juga telah memberikan keberpihakan pada proses-proses modernisasi, yang dibelakangnya secara langsung di dominasi oleh rezim teknologi dan ekonomi yang sekuler. Masyarakat digiring ke dalam suatu ruang yang sebetulnya bukan habitus budayanya yang asli. Yang paling merepotkan adalah bila masyarakat tidak masuk ke dalam rezim yang sedang dominan itu, maka mereka akan terpinggirkan, akan terkalahkan terus.
Menurut pengamatan saya, ini juga berkaitan bahwa peneliti yang mempertahankan posisi kelas ekonomi mereka. Mereka seolah berposisi sebagai seorang yang netral, tetapi sebetulnya tidak lebih sebagai instrumen pihak penguasa ekonomi dan teknologi. Peneliti akhirnya hanya menjadi legitimasi bagi langgengnya kekuasaan yang tidak berpihak pada kondisi nilai-nilai masyarakat.
Kalkulasi Keseimbangan
Persoalannya, bagaimana riset yang memposisikan dirinya dalam ruang yang bersandar pada nilai-nilai kebudayaan. Artinya, konsep kebudayaan perlu dibebaskan dari determinasi teknologis dan ekonomis. Di dalam Pembukaan UUD ’45 sebetulnya kita telah mendapat pegangan konseptual yang memadai. Kalau Pembukaan itu dicatat di sini, tentu memakan tempat. Prinsipnya, Pembukaan UUD ’45 mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai spritualitas, emosionalitas, dan intelegensi/intelektualitas.
Memetakan keseimbangan berdasarkan Pembukaan UUD ’45, maka didapatlah hal berikut. Aspek Spritualitas, meliputi pengertian pengakuan terhadap kekuasaan dan keberadaan Allah (atas berkat Rahmat Allah). Dimensi spritualitas berimplikasi pada kontrol atau tujuan perjalanan hidup kita ke depan; apa sudah benar atau belum. Hal ini penting berkaitan dengan keyakinan diri (dan keluarga, masyarakat, bangsa, manusia sedunia), tentang keberadaan kita di dunia/bumi.
Emosi/perasaan, atau segala hal yang berkaitan dengan dunia perasaan, sesuatu yang bersifat “psikologis”, berkaitan dengan dimensi pemahaman dan perasaan bersama, meliputi konsep atau pengertian kemerdekaan, keadilan (sosial), kemakmuran, berbahagia (kebahagiaan, selamat sentosa, kemakmuran, dan kebebasan. Dimensi emosi, sesuatu yang dipersepsi sebagai “perasaan bersama”
Aspek Intelegensi dan/atau intelektual, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kecerdasan, pencerdasan. Hal ini berkaitan langsung dengan strategi pendidikan dan kependidikan, juga berkaitan dengan segala sesuatu yang secara inheren adalah ideologi riset, yang berpegang pada strategi kebudayaan yang terdapat dalam Pembukaan UUD ’45 tersebut.
Berdasarkan hal itu, apapun riset kita, jika tidak memposisikan “ideologi” dalam titik keseimbangan itu, maka yang terjadi adalah seperti yang selama ini kita kerjakan.
(5)
KONTESTASI JANJI BUDAYA
Budaya itu mengandung ideologi. Setiap ideologi, dengan peranan aparatusnya, berusaha menguasai warga agar warga mempraktikkan kehidupan sesuai tuntutan ideologis budaya bersangkutan. Dalam masyarakat Indonesia, paling tidak ada empat ideologi budaya yang saling berkontestasi memperebutkan pengaruhnya, yakni budaya lokal, budaya agama, budaya nasional, dan budaya massa/populer.
Hal menarik adalah janji budaya apa di balik persaingan tersebut. Budaya lokal menjanjikan kedamaian dan harmoni, budaya agama mengutamakan keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam untuk menuju alam pasca-duniawi. Sementara itu, janji budaya nasional adalah kesatuan dan persatuan (bangsa), sedangkan janji budaya populer adalah apakah sesuatu menghibur dan bisa dijual atau tidak.
Melihat persaingan janji tersebut, budaya lokal lebih adaptif terhadap budaya agama dan nasional. Namun, dalam sejarahnya, budaya nasional sering tidak cocok dengan budaya agama. Budaya nasional dan budaya massa dianggap sekuler dan duniawi oleh budaya agama. Akan tetapi, janji budaya massa/populer menempatkan diri di posisi yang berbeda di banding budaya nasional. Bagaimana praktiknya dalam kehidupan sehari-hari?
Kekuatan Budaya Populer
Di antara ke empat ideologi budaya tersebut, yang paling heboh, menyenangkan, dan menguntungkan adalah budaya populer. Memang, setiap budaya dapat memanfaatkan teknologi massa sehingga sosialisasi dan peluang setiap budaya relatif sama. Masalahnya terdapat pada perbedaan janji sehingga kita dengan mudah mengadopsi budaya populer.
Budaya populer, sebagai anak kandung kapitalisme, jelas sedang menguasai kehidupan dunia. Segala aktivitas kita harus diperhitungkan berdasarkan kapital, karena berkaitan dengan modal untuk hidup senang. Kita dituntut harus kreatif menyiasati hidup dan menyesuaikan diri kalau tidak ingin terseok atau terlindas.
Akan tetapi, di atas semua itu, kekuatan utama budaya pupuler adalah bahwa budaya itu mendatangkan rasa kepuasan duniawi. Karena itu, budaya populer mampu mengkonstruksi cara, gaya, dan selera hidup sehingga jika kita merasa tidak mampu mengakses atau menjadi bagian dari budaya populer maka kita merasa ketinggalan zaman. Kita merasa hidup ini demikian pahit dan menderita. Di samping itu, produksi dan reproduksi budaya populer yang setiap hari dipompa media massa membuat kita, mau tidak mau, ikut menikmati budaya populer.
Daya Tahan Budaya
Terpaan budaya populer, tentu saja mendapat hadangan terutama dari budaya lokal dan budaya agama. Hadangan utamanya juga dari sisi janji ideologis itu sendiri. Terutama budaya agama menyerang sisi sekularisme budaya populer. Budaya agama mungkin tidak cukup manjanjikan duniawi, tapi dia melihat bahwa sekularisme tidak menjanjikan kehidupan pasca-duniawi. Ini senjata utama ideologi agama.
Di samping janji kedamaian, perlawanan budaya lokal terhadap budaya populer lebih pada ideologi identitas. Budaya populer dianggap mengaburkan hakikat identitas seseorang atau sekelompok masyarakat. Bukan berarti budaya populer tidak menjanjikan identitas, tapi identitas budaya populer dianggap palsu dan semu oleh budaya lokal. Akan tetapi, perlawanan budaya lokal tidak frontal, bahkan di beberapa sisi relatif kompromis. Hal itu terlihat dari kemampuan budaya lokal memodifikasi dirinya sehingga dalam banyak hal juga tampil populer.
Lemahnya Budaya Nasional
Di antara ke empat kekuatan budaya tersebut, budaya nasional dapat dikatakan yang paling lemah. Hal itu disebabkan basis historis dan konteks kulturalnya juga dipaksakan secara politik. Terbukti janji persatuan dan kesatuan justru sering dicabik oleh berbagai kerusuhan yang disebabkan adanya perbedaan etnis atau agama.
Artinya, memang orang hidup dalam budaya nasional para aras umum atau permukaan. Akan tetapi, di berbagai tempat di Indonesia, orang hidup dengan budaya agama dan lokalnya masing-masing, ditambah dengan hidup bergaya budaya populer. Ketidakterikatan historis dengan budaya nasional menyebabkan budaya nasional hanya dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat seremoni nasionalitas.
Juga budaya nasional tidak melakukan perlawanan signifikan terhadap budaya populer. Secara kesejarahan budaya nasional dan budaya populer memang tidak bertentangan. Budaya nasional yang diadopsi dari modernisme memiliki akar kesejarahan yang sama dengan budaya populer. Di samping itu, memang budaya populer tidak merugikan budaya nasional.
Bahkan identitas-identitas yang dibangun budaya nasional berjalan seiring dengan budaya populer terutama dengan adanya komodifikasi simbolik budaya lokal yang dinasionalkan. Terlepas dari itu semua, kita tidak dapat memungkiri bahwa seseorang hidup secara serempak dengan mempraktikkan keempat budaya tersebut. Persoalannya adalah soal struktur dan komposisi dari praktik budaya tersebut. Hal itu ditentukan oleh lokasi kulturalnya, pengalaman, dan konteks historis masyarakat bersangkutan. * * *
(6)
BUDAYA KETOKOHAN
Ketokohan seseorang ditentukan seberapa jauh dia berperan, berfungsi, dan berjasa bagi dan dalam masyarakatnya. Hal yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana peran, fungsi, dan jasa tersebut diakui, dan siapa yang bisa mengakuinya.
Kita tahu bahwa tidak mungkin seseorang bisa berperan, berfungsi, dan berjasa dalam segala level dan ruang kehidupan. Seseorang hanya bisa berperan, berfungsi, dan berjasa hanya dalam satu ruang tertentu, dalam satu konteks dan urusan tertentu, dan dalam skala tertentu.
Berdasarkan ruangnya, seseorang bisa disebut sebagai tokoh agama, tokoh politik, tokoh ekonomi, atau tokoh seni, dsb. Mungkin seseorang bisa menjadi tokoh agama dan tokoh politik, atau tokoh politik dan tokoh seni. Tapi keberadaan tokoh ganda itu sangat jarang. Biasanya masyarakat akan memberi ruang yang lebih besar pada satu konteks tertentu terhadap ketokohannya.
Ketokohan juga tidak bisa terlalu banyak menembus skala. Ada seseorang yang ditokohkan dan sangat dihormati oleh masyarakat desanya, tetapi orang tadi bahkan di luar desanya tidak dikenal. Ada seseorang yang dikenal ketokohannya secara lebih luas, mungkin skala nasional, tetapi secara relatif tidak memiliki peran, fungsi, dan jasa bagi masyarakat lokalnya.
Artinya, ketokohan itu bersifat sangat relatif. Media massa mengambil peranan penting bagaimana seseorang menjadi tokoh. Itulah sebabnya, istilah tokoh nasional, menyangkut skala, sebetulnya tidak cukup jelas. Jika media massa berskala nasional mengekspose terus menerus seseorang, maka ia akan menjadi tokoh nasional. Padahal, sangat mungkin di lokalnya tokoh tadi tidak memiliki basis peranan, fungsi, dan jasa yang penting.
Dengan demikian, sebetulnya masalah ketokohan itu soal wacana media massa. Bukan soal realitas yang sesungguhnya. Banyak orang yang berjasa, berfungsi, dan berperan dalam masyarakatnya, terutama di lingkungan terdekatnya, tapi karena tidak terjangkau atau tidak diketahui oleh media massa, orang tersebut tidak pernah bisa dikenal sebagai tokoh.
Legitimasi
Persoalan lain, siapa yang paling berhak melegitimasi ketokohan seseorang secara spesifik. Ini memang masalah yang masih perlu diperdebatkan. Akan tetapi saya akan memberikan gambaran sebagai berikut.
Di dunia seni, sastra, atau bahkan budaya, negara tidak memiliki legitimasi apapun untuk mengklaim seseorang merupakan tokoh seni atau tokoh sastra. Memang, bisa saja negara memberi penghargaan, sertifikat, hadiah dalam bentuk material, sehingga seolah-olah dia tokoh seni yang telah berjasa. Negara ketika memberi penghargaan atau sertifikat tersebut tentu dengan berbagai pertimbangan atau laporan “resmi” dari masyarakat. Itu tidak masalah sejauh bahwa seseorang tersebut diakui peran, fungsi, dan jasanya untuk versi negara.
Yang jadi masalah, negara bukan lembaga legitimator untuk penyebutan sastrawan, seniman, atau budayawan. Masyarakatlah yang menilai penyebutan predikat tersebut. Penilaian itu berdasarkan pengakuan diam, tidak ada formulasinya, dan hanya dalam hati masyarakat yang mengetahuinya. Dengan bagitu, bisa saja negara seolah mengakui ketokohan seseorang dalam bidang seni tertentu. Akan tetapi, sangat mungkin di masyarakatnya, dan kita tahu sama tahu, dia tidak dianggap sebagai seniman atau sastrawan.
Ilustrasi lain, demikian halnya dengan penyebutan tokoh agama, khususnya untuk penyebutan kiyai. Tidak atau formulasi khusus bagaimana seseorang bisa diakui kekiyaiannya. Negara juga tidak bisa mengklaim ketokohan seorang tokoh agama, misalnya dalam pengertian kekiyaiannya. Paling karena orang tersebut beritanya sering dimuat di media massa. Tapi apakah tokoh agama itu tokoh yang berperan, berfungsi, dan berjasa dalam masyakatnya seperti halnya kiyai-kiyai lokal? Belum tentu. Setiap ruang memiliki rule of the game-nya masing-masing.
Mungkin negara bisa menjadi legitimator ketokohan seseorang untuk tokoh politik. Hal itu disebabkan ruang negara adalah ruang politik. Negara memiliki mandat dan aturan untuk memposisikan seseorang tokoh politik penting atau tidak. Akan tetapi, negara tidak bisa mengklaim siapa yang disebut politisi, apalagi negarawan.
Artinya, negara bisa saja memilih mana yang disebut tokoh dan mana yang tidak. Tentu klaim itu dalam kepentingan politik kekuasaan tertentu. Akan tetapi, tokoh seni, tokoh sastra, tokoh agama, tokoh politik, bukan lantas dia seorang seniman, sastrawan, kiyai, atau politisi, apalagi negarawan. Mandat tertinggi untuk penyebutan itu hanya ada dalam hati masyarakat.
(7)
PENELITIAN KEBUDAYAAN
Pengantar
Secara historis Raymond Williams memberikan catatan tentang sejarah pengertian (dan penggunaan kata) kebudayaan. Pertama, hal yang mengacu pada perkembangan intelektual, spritual, dan estetis dari seseorang, suatu kelompok, atau masyarakat. Kedua, yang mengacu pada khazanah kegiatan intelektual dan artistik dan produk-produk yang dihasilkannya. Dalam pengertian ini biasanya disebut kesenian. (Cukup banyak yang memakai pengertian ini). Ketiga, yang menggambarkan cara hidup, berkegiatan, keyakinan-keyakinan, dan adat-istiadat sejumlah orang, kelompok, atau masyarakat.
Namun, saya mengikuti posisi dan pengertian kebudayaan secara deskriptif dan normatif. Secara deskriptif kebudayaan sebagai totalitas komprehensif yang mengatur dan menyusun kehidupan sosial dan yang menunjukkan berbagai ranah di dalamnya. Sementara itu, secara normatif kebudayaan cenderung dipahami dalam dua bentuk; pertama, budaya adalah aturan atau jalan hidup yang membentuk pola-pola prilaku, dan kedua, yang menekankan peran gugus nilai.
Dengan demikian, kebudayaan adalah juga suatu konstruksi sosial. “Tidak ada masalah” ketika kebudayaan dilihat seolah berjalan natural. Akan tetapi, di luar hal kodrati, tidak ada sesuatu yang natural, demikianlah hakikat kebudayaan. Kadang kita tidak melihat persoalan-persoalan kebudayaan sebagai masalah, karena demikianlah hidup berjalan.
Masalah baru muncul ketika kita melihat ada ketidakadilan, ada perendahan terhadap martabat kemanusiaan, ada kejadian-kejadian yang “membingungkan”, ada kejadian-kejadian yang “aneh”, atau ada banyak kezaliman, kejahatan, dan ketimpangan, dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping hal pertama, tidak kalah pentingnya, terdapat semacam kebuntuan dalam mengatasi masalah tersebut, terdapat stagnasi pemikiran dalam menjawab berbagai persoalan yang sedang terjadi. Dalam posisi itulah sebetulnya kita ditantang untuk melakukan penelitian kebudayaan, untuk menjawab sejumlah persoalan dalam berbagai perspektifnya.
Penentuan Objek Material
Bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat banyak ketidakadilan, perendahan terhadap martabat kemanusiaan, berbagai kejahatan lainnya, atau kejadian-kejadian yang “membingungkan”, atau kejadian yang mungkin “aneh”. Hal tersebut merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Akan tetapi, kita tidak bisa menganalisis fakta-fakta tersebut. Hal tersebut dikarenakan yang bisa kita analisis adalah data. Inilah yang biasa disebut sebagai objek material.
Dalam kesempatan ini, saya tidak bermaksud merujuk untuk mengembangkan suatu persoalan tertentu. Beberapa hal yang disebut hanya sebagai ilustrasi saja.
Dengan demikian, persoalannya adalah bagaimana memverifikasi berbagai fakta tersebut menjadi data. Misalnya, kita melihat berbagai kecenderungan bahwa di negara kita, kapitalisme semakin kuat. Kondisi kecenderungan tersebut belum bisa dianalisis. Karena kita harus menurunkannya ke dalam berbagai indikator apa yang disebut sebagai kapitalisemem dan bagaimana fenomana faktual itu terjadi. Data seperti apa yang terkait dengan gejala tersebut. Namun, pertanyaan riset tidak harus sesuatu yang besar (bukan tidak boleh), karena toh juga akan ada pembatasan tertentu.
Ada juga riset dengan pertanyaan yang “menengah”. Kita melihat fenomena perkawinan, yang biasanya cenderung satu suku dan satu ras, bahkan mungkin “satu kelas”. Dari itu akan muncul pertanyaan.
Hal yang menarik adalah bagaimana melihat sesuatu dari kejadian, atau peristiwa yang seperti biasa-biasa saja, suatu fenomena yang cenderung sepele, tetapi di balik itu mungkin menyembunyikan sesatu yang besar. (Itulah sebabnya dibutuhkan penelitian).
Misalnya, kita melihat kejadian yang seolah-olah sepele, fenomena booming akik. Kenapa banyak orang tiba-iba suka akik, bagaimana orang tersebut memperlakukan akik, berapa biaya yang dikeluarkan untuk kesenangan itu, dan sebagainya.
Istilah riset “besar”, “menengah”, “kecil” itu cuma untuk menandai apa yang biasa saya sebut sebagai “pintu masuk”. Kita sulit melakukan penelitian kebudayaan kalau pintu masuknya tidak jelas.
Besar kecil riset bukan ditentukan oleh pintu masuk, tetapi seberapa jauh dan seberapa luas kita mengekplorasi dalam menjawab persoalan. Masalah akik bisa sampai ke masalah masyarakat sedunia. Masalah itu bisa berkaitan dengan berbagai ideologi, nilai-nilai, dan berbagai persoalan politik atau ekonomi masyarakat yang lebih laus.
Penentuan Objek Formal
Objek formal ditentukan oleh objek material. Seperti diketahui, jika sudah memiliki data dan masalah, maka sangat mungkin dibutuhkan teori untuk menjawabnya. Perspektif lain bisa saja teori tidak dibutuhkan, tetapi dalam menjaring fakta untuk menjadi data, sebetulnya kita telah menggunakan teori tertentu dalam pikiran kita.
Saat ini, telah berkembang sedemikian rupa teori-teori kebudayaan, yang bisa jadi bertumpang tindih dengan teori-teori sosial. Keberadaan masalah, tujuan penelitian (dan mungkin manfaat penelitian) ikut mengondisikan mau kita analisis dengan cara bagaimana data yang kita dapatkan.
Kalau kita tertarik untuk membongkar konstruksi sosial kebudayaan, maka teori-teori kebudayaan (terutama Cultural Studies) adalah jagonya. Seperti telah disinggung, banyak teori kebudayaan, sosial, sastra, dan bahasa terkesan tumpang tindih. Itu tidak masalah. Dalam konteks ini telah tersedia berbagai teori apakah itu antropologi ekonomi, antropologi politik, teori-teori hegemoni dan ideologi, teori poskolonial, psikoanalisis, feminisme, sosiologi budaya, realisme magis, resepsi, teori-teori posmodernisme dan postrukturalisme, dan sebagainya.
Kadang-kadang, kita agak terkondisi dengan hal-hal yang kita pelajari, termasuk teori. Kalau bahasa kerennya, seseorang (kita) tidak bisa keluar dari diri kita sendiri. Itulah sebabnya, hal-hal yang bersifat reflektif juga perlu dikembangkan.
Merumuskan Masalah
- Masalah terutama diharapkan berdasarkan data-data yang telah kita verifikasi.
- Dalam perspektif teori tertentu, sebaiknya masalah dikembangkan dalam satu kategori teoretik tertentu.
Tujuan dan Manfaat Penelitian
- Tujuan penelitian adalah menjawab persoalan/masalah
- Manfaat penelitian tergantung dalam koridor apa kita menganalisis masalah/persoalan.
Berdasarkan pengalaman, paling tidak ada tiga tujuan penelitian. Pertama, penelitian yang bersifat pragmatif dalam rangka mencari solusi tertentu. Hal ini biasanya kita lakukan kalau mendapatkan proyek riset dari pendana tertentu (terutama pemerintah daerah).
Kedua, riset-riset yang tergolong normatif, dan biasanya juga ada pendana resmi. Riset-riset tentang pembentukan karakter, revolusi mental, dan kepribadian bangsa, biasanya bisa terjebak ke dalam riset seperti ini.
Riset yang bersifat aplikatif dan berusaha mencari aplikasi-aplikasi atau temuan-temuan baru untuk membantu dan mengatasi berbagai masalah kehidupan. Riset-riset teknologis, farmasi (kesehatan), dll, yang biasanya bekerja dengan membutuhkan laboratorium khusus, biasanya masuk ke dalam riset seperti ini.
Riset yang bersifat “pecapaian” akademis. Biasanya riset dengan mendayagunakan pendekatan teoretis yang handal, dengan bantuan berbagai teori lain, apakah itu semiotik, kewacanaan, atau hermeneutik.
Perlu ditekankan bahwa setiap riset tentu bersifat akademis, cuma bedanya pada kadar “keilmiahannya. Kalau tidak terlalu keberatan, saya ingin mengatakan bahwa kadar keilmiahan riset pertama dan kedua tidak terlalu tinggi, bahkan riset kedua bisa terjebak pada sesuatu yang normatif dan tidak ilmiah. Kelebihannya untuk riset jeis pertama, kadar kemanfaatannya bisa lebih cepat dimanfaatkan. Untuk riset hal kedua, menurut saya sangat meragukan.
Metode dan Analisis
- Prinsip penting dalam metode adalah prosedur mendapatkan fakta untuk dijadikan data (dan menjadi persoalan)
- Data dalam bentuk apa
- Bagaimana kita memperlakukan/menganalisis data. Data-data dikategorisasi, kemudian dianalisis, atau bisa juga dimaknai, sesuai dengan koridor/alur pemikiran penelitian.
Menarik Kesimpulan
- Kesimpulan bukan ringkasan. Kesimpulan merupakan “abstrasksi” dari hasil analisis.
- Sangat mungkin kesimpulan “hanya berlaku” untuk konteks penelitian (berdasarkan objek material dan formalnya).
- Akan tetapi, sangat mungkin jika akurasi dalam mendapatkan masalah dan dengan analisis yang mendalam, akan mendapatkan “abstraksi” yang memadai dan bisa menjadi suatu teori tertentu.
Catatan Tambahan
Perlu kesepakatan untuk menyebut suatu riset disebut ilmiah atau kurang/tidak ilmiah. Berdasarkan pengalaman, sejumlah riset masih banyak ditemukan kalimat yang menggunakan kata seharusnya, sebaiknya, atau komen-komen yang bersifat opini. Hal tersebut menyebabkan tulisan menjadi kurang ilmiah.
Seperti telah disinggung, riset pemikiran/teori masih belum cukup banyak kita lakukan. Riset ini membutuhkan pengalaman, refleksi yang tinggi, dan mendalam. Beberapa buku penting Gramsci dia tulis ketika dia di penjara. Bourdieu menulis sejumlah bukunya yang membuat dia terkenal, lebih sebagai refleksi diri terhadap berbagai fenomena dan peristiwa yang dia alami. Foucault menemukan teorinya yang hebat setelah dia menenggalamkan dirinya di perpustakaan lebih dari lima tahun.
Sebagai akademisi, kita perlu (sedikit) asketik.
Terimakasih.
Jangan sampai ada Penyesalan.
*** Seperti biasa, tulisan saya ini merupakan kajian berbasis pendekatan “Etno-Linguistik” yang belakangan menjadi sebuah pendekatan baru dalam melihat sejarah, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Ir. Ricky Avenzora, M.Sc, staf pengajar Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
