PBNU: HIZBUT TAHRIR SAMA DENGAN GAGASAN KOMUNIS INTERNASIONAL.
Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf menyebut organisasi pengusung khilafah seperti Hizbut Tahir dan Ikhwanul Muslimin tak beda dg gagasan komunis internasional.
Katib Aam Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyebut organisasi yg mencita2kan khilafah, seperti Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin, tak beda dg gerakan komunis internasional yg menghendaki rezim tunggal di dunia.
Menurutnya, gerakan yg bercita2 tentang khilafah itu tergolong gagasan baru yg sedang dipaksakan pada dunia Islam.
“Jadi mereka sama dg gagasan komunis internasional yg memungkinkan satu rezim komunis untuk satu dunia,” ujar pria yg akrab dipanggil Gus Yahya, di sela2 Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU), di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis (28/2).
Gus Yahya mengatakan ideologi dan gerakan yg membawa gagasan secara universal seperti khilafah maupun komunis hanya menghasilkan kemelut dan kekacauan di seluruh dunia.
“Maka harus ditolak dan kembali pada asal dari nilai agama yaitu rahmah, kemanusiaan, dan akhlaqul karimah,” katanya, yg juga merupakan anggota Wantimpres itu.
Spanduk mendukung ajaran khilafah yg terpasang di sekitar PTUN saat sidang putusan HTI di PTUN, Jakarta Timur, Senin (7/5/2018).
Menurut Gus Yahya, NU sendiri sudah memiliki sikap lewat Khittah NU 1984. Bahwa, NU memutuskan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, wathoniyah, insaniyah, serta menerima NKRI berdasarkan UUD 1945.
“Kami hanya melengkapi argumen agama,” lanjutnya.
Gus Yahya mengaku bahwa tidak ada perintah syariat ataupun dalil sebagai landasan legitimasi keberadaan sebuah negara. Menurutnya, itu berarti boleh membangun negara atas legitimasi apapun, termasuk konsep negara-bangsa.
Namun, Gus Yahya juga menyebut tak ada kewajiban umat Islam untuk menerapkan sistem khilafah yg mencakup seluruh dunia dalam satu kekuasaan sistem politik.
Ia pun meminta umat Islam di seluruh dunia menerima keberadaan negara-bangsa yg merdeka dan berdaulat serta tak mengintervensi urusan negara lain.
“Kita sekarang umat Islam di seluruh dunia harus terima keberadaan negara-bangsa yg ada sebagai [negara] merdeka, berdaulat masing2 dan tidak boleh mengintervensi urusan negara lain,” katanya.
Diketahui, pembahasan konsep negara masuk di Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU. Ketua PBNU Said Aqil Siroj juga ikut dalam pembahasan konsep negara, kewarganegaraan, dan hukum negara di Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah.
(fra/arh) https://www.hwmi.or.id/2020/06/pbnu-hizbut-tahrir-sama-dengan-gagasan.html?m=1
#SaveNKRI