Cikeas ‘Diduga’ Gembong Mafia Migas

“Patut diduga kuat bahwa kartel korupsi yang sebenarnya di Kementerian ESDM dan kementerian basah lainnya adalah jaringan Cikeas,” tegas Aminullah Siagian.

Posted on 21 May 2015 by Zona Satu in HUKUM, POLITIK, ZONA UTAMA // 0 Comments

Jakarta, zonasatu.com – Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al-Washliya (HIMMAH) melihat kasus yang menimpa Kepala SKK Migas, merupakan sorotan yang sangat penting karena bisa jadi, penghuni Cikeas termasuk gembong Mafia Migas di Negeri ini.

Diambil dari Komentar di akun facebook Hendrajit dari Global Future Institute mengulas banyak soal misteri mafia migas Di Indonesia. dijelaskan dia, mafia migas sebenarnya adalah perantara (trader) antara pemasok-pemasok minyak mentah untuk Pertamina melalui anak perusahaannya, Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL).

“Bos dari perantara itu oleh kalangan bisnis Singapura disebut Gasoline Father, yaitu Mr. Mohammad Reza Chalid dari Global Energy Resource (GER). Mafia minyak yang disebut-sebut menguasai dan mengendalikan PETRAL adalah Muhammad Reza Chalid. Riza diduga menguasai PETRAL selama puluhan tahun,” katanya Hendrajit dalam laman facebook miliknya, Mas Hendradjit.

Geoge Aditjondro dalam bukunya menulis beberapa anggota keluarga besar SBY yang dibantu oleh kroni-kroni mereka memiliki bsni impor dan ekspor minyak mentah. Sekarang ia membayar komisi ke kelompok Cikeas sebesar 50 sen dollr per barel. kalau ekspor kita 900 ribu barel per hari, maka yang masuk ke keluarga SBY diperkirakan mencapai USD 450.000 perhari ditambah bonud boleh mengekspor minyak mentah sebesar 150 barel per hari.

Keberadaan sindikat Cikeas ini mendorong Karen Setiawan (Dirut Pertamina) mengancam untuk meletakkan jabatan karena tidak tahan menghadapai tekanan Cikeas.

“Patut diduga kuat bahwa kartel korupsi yang sebenarnya di Kementerian ESDM dan kementerian basah lainnya adalah jaringan Cikeas,” tegas Aminullah Siagian.

“Untuk mengamankan persekongkolan busuk ini, jaringan Cikeas tidak segan-segan mengorbankan anak-anak muda seperti Anas Urbaningrum dan Rudi Rubiandini yang dikhawatirkan akan mengganggu bisnis kotornya,” ujar Aminullah Siagian seperti dilansir Wartanews.

“Mengaitkan jaringan Cikeas dengan kartel migas sebenarnya tidak salah. Bukankah SBY sebelum jadi presiden pernah lama di ESDM, sebagai Mentamben di era Abdurrahman Wahid?”, sambungnya.

(Sumber: RimaNews) http://zonasatu.com/?p=1588

SABTU 21 JUNI 2014 15:29 WIB

 

Keterkaitan antara Militer, Mafia Perminyakan, dan Akun-Akun Penyebar Kebohongan

“Since Allah is the Truth of Life, seeking truth means seeking Allah.” -Team Hamba Allah

 (estimasi waktu membaca: 10-15 menit)

KATA SAMBUTAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini sudah dishare lebih dari 49.000 orang di Facebook, Adri Prakarsa “Nidji”, Kill The DJ (Marzuki Mohamad), Superman is Dead, JFlow, Fadjroel Rachman, Ulin Yusron, M. Iqbal Lubekran (staf Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama), Ndorokakung (Wicaksono), Monstreza (Faizal Iskandar), Supermomo (Rama Baskoro), Badutromantis (Intan Anggita), Iman Brotoseno, Agus Noor, Rahung Nasution, Kemal Arsjad, Kristina “KD”, Nadine Alexandra Dewi Ames (Puteri Indonesia 2010, Miss Universe Indonesia 2011), dan masih banyak lagi di Twitter.

1. Tulisan ini mengharapkan Jusuf Kalla, Tomy Winata, Riza Chalid, Bambang Trihatmodjo, Hutomo Mandala Putra, Prabowo Subianto, Surya Paloh, Ani Yudhoyono, dan Megawati Soekarnoputri agar bertobat, berhenti membegal Indonesia.

2. Tulisan ini menyanjung Buya Syafii Maarif, Gus Mus, Forum Rektor Indonesia, Kampus Bergerak, Iwan Fals, Slank, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Satu Padu Lawan Koruptor, dan Perempuan Indonesia Antikorupsi dalam menguliti persekongkolan antara mafia dan elit oligarkis Indonesia.

Akhir kata, kami sadar bahwa tulisan ini tidak mungkin ada tanpa data dan bantuan dari Forum Studi Islam FEUI, Persekutuan Oikumene FEUI, Keluarga Umat Katolik Sivitas Akademika FEUI, Badan Otonom Economica FEUI, PO UI, KMK UI, SALAM UI, Masyarakat Desa Tulung Rejo Pare Kediri/”Kampung Inggris” (Smart, Elfast, Logico dan The Gravity), Team Pengajar pro bono Masjid Terminal Depok Program SBMPTN, Indonesia Mengajar, BTA Group (BTA 8 dan BTA 45), Open Government Indonesia, dan Indonesia Mengglobal. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih dan tanpa mengulur waktu lebih banyak, kami ucapkan selamat menikmati.

TEASER (PENGGODA)

MILITER

“Indonesia constitutes the greatest prize in the Southeast Asian area.” –Richard Nixon, “Asia After Vietnam”, Foreign Affairs, October 1967, p. 111.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, usai Indonesia ditolak Amerika Serikat dalam pembelian alutsista di zaman Perang Dingin dan Dr. (HC) Ir. Soekarno (Pendiri Partai PNI) memutuskan untuk membeli alutsista dari Uni Soviet, terjadi tiga peristiwa yang amat penting di Indonesia yakni “pemberian” Supersemar kepada Letnan Jenderal Soeharto,pengeksekusian UU Penanaman Modal Asing oleh Pendiri Partai Soska Indonesia Raden Mas Soemitro Djojohadikoesoemo (priyayi yang dididik di Belanda), dan penguasaan Pertamina oleh militer. Oleh karena itu, kami sangat yakin bahwa orang tua Anda masih mengingat dengan baik siapa Direktur Utama Pertamina tahun 1968-1976. Iya benar. Letnan Jenderal Ibnu Sutowo yang tinggal persis di samping Jalan Cendana, Menteng.

Ia mulai aktif di dunia perminyakan sejak tahun 1956, resmi menjadi Direktur Utama Pertamina sejak tahun  1968, dan sudah memiliki simpanan pribadi sekurang-kurangnya US$ 226,2 juta pada tahun 1970. Tahun 1976, beliau diganti karena marak diberitakan soal korupsi dalam jumlah yang sangat besar. Korupsi ini membuat Pertamina berutang sebesar US$ 10,5 miliar atau 30% total output (PDB) Indonesia saat itu. Luar biasa bukan?

*Selingan: Sejak tahun 1970, Ibnu Sutowo sering berpergian ke New York Amerika Serikat dan sering menyuruh Bob Tutupoly datang ke New York untuk membawa rendang dan menyanyi di restoran termahal di New York yang di-booking secara penuh oleh Ibnu Sutowo.

*Selingan: Gaya hidup mewah Ibnu Sutowo dan keluarga yang lain dapat dilihat di internet. Salah satu contohnya ada di http://www.merdeka.com/peristiwa/gay…-keluarga.html

*Selingan: Entah dimana hati nurani Ibnu Sutowo. Saat itu, Indonesia masih dilanda bencana kelaparan yang sangat besar. Namun karena cadangan devisa (/simpanan mata uang asing oleh Bank Indonesia) tak cukup untuk mengimpor bahan pangan, negara-negara sahabat terpaksa memberi bantuan pangan kepada Indonesia. Tak heran, tinggi rata-rata penduduk Indonesia (baik pria maupun wanita) jauh lebih rendahdaripada tinggi rata-rata penduduk Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan bahkan Kamboja.

Sayangnya, hingga detik ini ia tidak pernah diadili, keluarganya tetap tinggal di samping Keluarga Cendana dan masih saja kerap membuat ulah, seperti menipu Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dan menipu Bank Indonesia.

*Selingan: Anak Ibnu Sutowo, Adiguna Sutowo, mendirikan PT Mugi Rekso Abadi (MRA)pada tahun 1993. MRA memiliki 35 anak perusahaan, antara lain: Hard Rock Café di Bali dan di Jakarta, Zoom Bar & Lounge, BC Bar, Cafe 21, Radio Hard Rock FM (Jakarta, Bandung, Bali), i-Radio, majalah Cosmopolitan, majalah FHM, Four Seasons Hotel dan Four Seasons Apartement di Bali, dealership Ferrari, Maserati, Mercedes Benz, Harley Davidson, Ducati, dan Bulgari.

*Selingan: Adiguna Sutowo dan istri gitaris Piyu “Padi” terlibat dalam penabrakan pagar rumah istri kedua Adiguna Sutowo.

*Selingan: Putra bungsu dari Adiguna Sutowo, Indraguna Sutowo (Pembalap), menikah dengan Dian Sastrowardoyo (lulusan Filsafat, mantan pacar anak pendiri Pemuda Pancasila) pada Mei 2010.

Titel Direktur Utama Pertamina boleh saja tidak lagi dipegang Ibnu Sutowo, namun kekuasaan militer pada sektor perminyakan tetap mendominasi hingga hari ini. (Direktur Utama Pertamina selanjutnya adalah Mayor Jenderal Piet Haryono, Mayor Jenderal Joedo Soembono, dan Mayor Jenderal Abdul Rachman Ramly) Maka, bukan suatu pemandangan yang langka di Indonesia, di samping kantor-kantor Pertamina terdapat markas-markas militer.

*Selingan: Usai reformasi 1998, KKN antara perminyakan dan militer tidak dapat dilenyapkan dan malah membantu militer berjaya kembali. Hal ini terwujud denganpenggunakan BIN dan TNI (termasuk di dalamnya Babinsa) untuk memenangkan Partai Demokrat di pemilu 2004, usai menantu Jenderal (Purn.) Sarwo Edhie Wibowo, Susilo Bambang Yudhoyono, menjabat sebagai Menteri ESDM di tahun 1999-2000. Bukti nyatanya adalah kehadiran petinggi-petinggi militer dalam jajaran tim sukses Jend. (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004. Di antaranya adalah Letjen Sudi Silalahi (Sesmenko Polhukam waktu itu), Kolonel Azis Ahmadi (sekretaris pribadi Menko Polhukam), Kolonel Kurdi Mustofa (Asisten Deputi Politik Dalam Negeri di Kemenko Polhukam), Mayor Jenderal Muhammad Yasin, dan Mayor Jenderal Setia Purwaka.

*Selingan: Hal di atas termasuk dalam lima pertanyaan yang diajukan Megawati sejak tahun 2006 yang hingga kini belum dijawab oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Untuk mengetahui seberapa seksinya perminyakan Indonesia, silakan cermati perhitungan KPK atas pemasukan potensial negara dari sektor perminyakan bila seluruh aktivitas mematuhi hukum (/tidak ada penyelundupan, penyuapan, gratifikasi, dan korupsi) Hasilnya adalah 20.000 triliun per tahun, 220% dari jumlah keseluruhan output (PDB) Indonesia per tahun 2013, atau 1.340% dari realisasi belanja negara tahun 2013.

*Fakta: Mahfud MD pernah menyebut Pertamina sebagai “sarang koruptor”.

*Fakta: Karena perminyakan sangat-sangat menarik, tak heran kalau fokus KPK saat ini adalah membersihkan Kementerian ESDM dari koruptor-koruptor. Contoh-contohnya adalah memvonis mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, dengan hukuman 7 tahun penjara; menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno, sebagai tersangka; menetapkan Ketua Komisi VII (Energi Sumber Daya Mineral) DPR sekaligus Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, sebagai tersangka; mencegah staf Menteri ESDM, I Gusti Putu Ade Pranjaya, untuk ke luar negeri; mencegah Direktur Utama PT Rajawali Swiber Cakrawala, Deni Karmaina (teman Edhie Baskoro Yudhoyono), untuk ke luar negeri; memanggil Triesnawati Wacik (istri Jero Wacik) dan Ayu Vibrasita (anak Jero Wacik) dan menetapkan Menteri ESDM dan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik sebagai tersangka.

*Fakta: UU No. 22 Tahun 2001 mencabut hak Pertamina sebagai satu-satunya pemegang kuasa migas negara dan memposisikan Pertamina hanya menjadi kontraktor yang harus bersaing tanpa keistimewaan apapun dengan kontraktor-kontraktor asing dan swasta yang sudah jauh lebih besar. UU ini dimotori oleh Marsekal Madya (Purn.) Ginandjar Kartasasmita (Kader Golkar, Menteri ESDM zaman Soeharto, Tersangka Mark-Up Kilang Balongan, Wakil Ketua MPR tahun 1999-2004, Fraksi Golkar), Arifin Panigoro “MedcoEnergi” (Anak Didik Kesayangan Ginandjar Kartasasmita, Partner Bisnis Hatta Rajasa, sahabat Laksamana Sukardi tersangka kasus penjualan VLCC di bawah harga pasar, dan kader PDI-Perjuangan), dan Fuad Bawazier (Dirjen Pajak dari tahun 1993 sampai tahun 1998, Menteri Keuangan tahun 1998, Penyalur uang Keluarga Cendana ke Poros Tengah dan Amien Rais, Anggota MPR-RI dari PAN tahun 1999-2004, Anggota DPR dari PAN tahun 2004-2009, Satu dari Dua Calon Ketua Umum PAN tahun 2005-2010, dan Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Prabowo-Hatta)

*Fakta: Menurut dokumen USAID pada tahun 2002, USAID mengakui bahwa institusinya lah yang membuat draft/naskah akademis Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 danmemperlancar pengesahannya. [Bila ingin dicermati, Menteri ESDM saat pengajuan adalah Kuntoro Mangkusubroto (teknokrat), Menteri ESDM saat pembahasan adalah Jend. (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono, dan Menteri ESDM saat pengesahan adalah Purnomo Yusgiantoro (kader Golkar).}

*Fakta: Menurut Prof. Sidharta Utama, C.F.A. (pakar tatakelola perusahaan/corporate governance ternama di Indonesia); ada fenomena pada perusahaan-perusahaan migas dan pertambangan di Indonesia yakni keberadaan anggota dewan direksi atau komisaris yang berlatar belakang militer, polisi, atau politikus.

*Fakta: Menurut David Ransom, warga negara Amerika Serikat lulusan Harvard, dalam laporannya di Majalah Ramparts bulan Oktober 1970 dan di Buku “The Trojan Horse: A Radical Look at Foreign Aid” tahun 1974, pada awal tahun 1949, di sekolah yang didanai oleh Yayasan Ford, School of Advanced International Studies di Washington, Raden Mas Soemitro Djojohadikusumo menjelaskan bahwa Partai Soska Indonesia yang didirikannya bersama K.R.T. Soedjatmoko Mangoendiningrat bermazhabkan sosialisme yang memperbolehkan “free access” kepada sumberdaya alam Indonesia dan memberikan “sufficient incentives” untuk investasi korporasi asing. Tak heran, pada 17 Juli 2013 di Washington, ananda Hashim tanpa tedeng aling-aling mengakui ia seorang kapitalis, membenarkan bahwa Prabowo sangat pro-Amerika, dan mengatakan AS akan tetap menjadi partner yang istimewa di pemerintahan Gerindra.

*Selingan: Laporan David Ransom ini diterjemahkan dan disebarluaskan olehKoalisi Anti Utang (KAU) pada tahun 2006.

*Fakta: Menurut majalah TIME tanggal 10 November 1967 dan dokumen Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia pada tahun 1969, pada tanggal 2-4 November 1967 Adam Malik, Sultan Hamengkubuwono IX (Triumvirat), Kanjeng Pangeran Haryo Selo Soemardjan, Prof. Dr. Raden Mas Soemitro Djojohadikusumo, Prof. Dr. Moh. Sadli, dan Prof. Widjojo Nitisastro menemui “money kings” dalam acara “Indonesian Investment Conference: To Aid in the Rebuilding of a Nation” di Geneva, Swiss.

*Fakta: Menurut John Pilger (jurnalis investigatif kelahiran Australia dan warga negara Australia dan Inggris) dalam tulisan yang berjudul “Globalisation in Indonesia: Spoils of a Massacre” yang diterbitkan oleh Guardian pada 14 Juli 2001 dan buku yang berjudul “The New Rulers of the World” yang best-seller di Inggris pada tahun 2002,  para ekonom lulusan Universitas California, Berkeley menawarkan “unskilled labor” yang melimpah di Indonesia dan David Rockefeller (presiden Chase Manhattan Bank dan anak pelopor bisnis minyak dunia dan pendiri kerajaan minyak Standard Oil yang melahirkan perusahaan-perusahaan minyak raksasa, Exxon dan Chevron) memimpin sesi pembagian sektor usaha dan perencanaan hukum investasi di Indonesia. (Hal ini diamini oleh Bradley Simpsons dalam bukunya yang berjudul Economists with Guns: Authoritarian Development and U.S.-Indonesian Relations, 1960-1968 yang diterbitkan oleh Stanford University Press pada tahun 2008.)

*Fakta:  Menurut Greg Muttitt dalam Buku “A Game As Old As Empire: The Secret World of Economic Hit Men and the Web of Global Corruption” yang diterbitkan di Amerika Serikat, Production-Sharing Contract (PSC) Pertamina dengan Independent Indonesian American Petroleum Company (IIAPCO) yang ditandatangani Ibnu Sutowo lima bulan setelah “pemberian” Supersemar merupakan perjanjian PSC yang pertama di dunia dan menyebar dari Indonesia ke seluruh dunia. Keunggulan model PSC ini, lanjut Muttitt, adalah perlindungan kepada perusahaan minyak asing dari gelombang pasang nasionalisasi dan pemberian perusahaan minyak asing kontrol penuh pengembangan dan dominasi keuntungan hingga saat ini. (Hal ini diamini oleh konsultan manajemen syariah dan kontributor Jakarta Globe, Idries de Vries.)

*Fakta: Menurut John Perkins, konsultan ternama Parson Chas T. Main, Inc. (MAIN), dalam Buku “Confessions of an Economic Hit Man” yang diterbitkan pada Agustus 2004 dan menjadi New York Times Bestseller tahun itu; pertumbuhan yang berbasis PDomestikB (/jumlah keseluruhan output yang dihasilkan DI Indonesia-baik yang dihasilkan oleh asing maupun yang dihasilkan oleh Warga Negara Indonesia-, bukan PNasionalB/jumlah keseluruhan output yang dihasilkan OLEH Warga Negara Indonesia-baik yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri-) sama sekali tidak menjamin apakah sesungguhnya ada pertumbuhan yang nyata pada pendapatan tiap warga negara Indonesia, sering sekali yang tumbuh malah pendapatan perusahaan asing atau hanya pendapatan segelintir pejabat negara saja. Tak heran, Amerika Serikat sendiri sekarang malah mengutamakan penggunaan indeks kesenjangan pendapatan dan tingkat pengangguran negaranya dalam meracik kebijakan fiskal dan moneter, alih-alih perubahan PDB dari tahun ke tahun.

*Selingan: Walaupun ditentang keras Prof. Sri-Edi Swasono (menantu pertama Bung Hatta, suami Prof. Meutia Hatta, dan Guru Besar Ekonomi Kerakyatan FEUI) karena dianggap mencuci otak dan menjauhkan mahasiswa FEUI dari amanah Pasal 33 UUD 1945; Prof. Sumitro Djojohadikusumo (besan Presiden Jenderal Besar Soeharto dan mertua Gubernur BI tahun 1993-1998 Sudrajad Djiwandono yang mengucurkan BLBI) tak pernah berhenti fanatik mengajarkan ICOR (Perubahan Savings dan Foreign Debt:Perubahan PDB) kepada mahasiswa-mahasiswa FEUI.

*Fakta: Menurut Dr. Hadi Soebadio dalam Buku “Hubungan Indonesia-Amerika Serikat Dasawarsa Ke II tahun 1955-1965″ yang diterbitkan pada tahun 2005, Soekarno adalah penentang Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme) dalam berbagai bentuk/”go to hell with your aid” dan bapak pendiri bangsa kita ini memandang bahwa Uni Soviet lebih bisa dipercaya ketimbang AS karena Uni Soviet belum pernah menjadi negara kolonial di luar negeri, sebaliknya Inggris dan Perancis adalah bekas negara-negara kolonial yang bersahabat dengan Amerika.

*Fakta: Menurut Jenderal (Purn.) Ryamizard Ryacudu/”Si Hadis” dalam bukunya yang berjudul “Bangsa Indonesia Terjebak Perang Modern” yang diterbitkan dua bulan sebelum ia diberhentikan Susilo Bambang Yudhoyono, penyelesaian konflik/separatisme daerah di Papua melibatkan Amerika Serikat.

*Fakta: Menurut profesor sejarah Universitas Amsterdam di Belanda, Prof. Frances Gouda, sejak tahun 1946, Washington mendukung Belanda dan kepemilikannya atas daerah-daerah jajahan melalui Marshall Plan, tidak mengakui nasionalisasi aset yang dilakukan kaum nasionalis Indonesia, dan diam-diam mengizinkan tentara Belanda untuk menggunakan peralatan militer AS. Tak heran, Soekarno melayangkan protes kepada Washington, yang menyatakan bahwa Belanda menyalahgunakan senjata, amunisi, dan baju seragam Amerika.

*Fakta: Menurut Ketua Dewan Koperasi Indonesia; Prof. Sri-Edi Swasono; Soekarno sangat menentang paham liberalisme dan bahkan, pada kuliah tahunan tahun 1958, beliau menegur BEM FEUI karena pandai mengutip Schumpeter dan Keynes tetapi melupakan literatur Marx.

*Fakta: Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mewajibkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”, bukan “…dipergunakan untuk sebesar-besarnya beberapa dinasti yang tindakannya berkontradiksi dengan ucapannya”, seperti yang dirasakan oleh penduduk Sumbawa dan penduduk Rusia.

MAFIA PERMINYAKAN

“Menilai niat? Biar itu urusan peniat dan Tuhannya. Nilai saja tindakannya.” –Anies Baswedan

Foto: Riza Chalid “Gasoline Godfather”, Purnomo Yusgiantoro (Menteri ESDM selama 9 tahun, kader Golkar), dan Hatta Rajasa (sahabat Arifin Panigoro “MedcoEnergi”) pada acara pernikahan anak Riza Chalid

Karena semua kalangan berpendidikan telah mengetahui mengenai Riza Chalid “Gasoline Godfather” di Petral (Pertamina Energy Trading Limited), Hutomo Mandala Putra (Humpuss Group), Bambang Trihatmodjo (Bimantara Grup) (ipar-ipar Prabowo Subianto), dan Hatta Rajasa dalam memaling uang rakyat dan hak rakyat di perminyakan, kami hanya akan memberikan sedikit generous clues for non engineering or economics graduates:

1. Fakta: Pada 9 Juni 2014, Koran “Jakarta Post” memuat wawancara dengan Hatta Rajasa. Hatta Rajasa mengakui bahwa ia telah bersahabat dengan Riza Chalid selama beberapa dekade, mengatakan bahwa Riza Chalid mempunyai bisnis impor minyak, dan mengatakan bahwa ia kenal Riza Chalid dan Haji Harris Efendi Thahir (Ketua Umum Majelis Dzikir SBY Nurussalam) dari Majelis Dzikir.

2. Fakta: Melihat sejarah Hatta Rajasa, ia dikenal sebagai salah satu pengusaha yang sejak tahun 1980 bergabung dengan MedcoEnergi milik Arifin Panigoro (kader PDI-Perjuangan) di Singapura dan di Indonesia.

3. Fakta: Tabloid “Politic” Edisi 15 di Bulan Mei 2012 memaparkan bahwa Riza Chalid mempunyai bisnis impor minyak, mempunyai Kidzania (di Pacific Place, SCBD Tomy Winata), mendirikan Al-Jabr Islamic International School yang diresmikan oleh Menteri Agama Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si., dan menempati rumah di Jalan Wijaya (di belakang Mabes Polri dan di kawasan SCBD Tomy Winata Bank Artha Graha).

4. Fakta: Pada Rabu, 2 Juli 2014, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Prof. Dr. Emil Salim, Ph.D (keponakan Haji Agus Salim, Pendiri Partai PAN) menegaskan bahwa “R” adalah sahabat Hatta Rajasa, R adalah keturunan Pakistan, R sangat ingin subsidi BBM tetap ada dan membesar karena akan semakin menguntungkan dirinya, dan terakhir kita membangun kilang penyulingan minyak (refinery) adalah pada sekitar zamanMarsekal Madya (Purn.) Ginandjar Kartasasmita (kader Golkar).

5. Fakta: Nama Riza Chalid makin ramai disebut-sebut sejak pemberitaan bahwa Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan hendak membubarkan Petral karena disinyalir jadi sarang korupsi. Namun, belum tuntas rencana Dahlan Iskan membubarkan Petral, ia keburu dipanggil dan ditegur keras oleh Presiden Jenderal (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono dan Hatta Rajasa di depan Karen Agustiawan. Isu pembubaran Petral pun kembali menguap.

6. Fakta: Laporan Utama di Majalah GEO ENERGI Indonesia edisi Januari 2014: “Ambisi Pertamina buat (Si)apa?” yang ditulis oleh Sri Widodo Soetardjowijono, Ishak Pardosi, Amanda Puspita Sari, Faisal Ramadhan, dan Indra Maliara menguraikan bagaimana 60 persen anggota kabinet Susilo Bambang Yudhoyono berasal dari rekomendasi Riza Chalid (dimasukkan melalui Hatta Rajasa-untuk mengamankan bisnis minyak Riza Chalid) dan bagaimana pernikahan Edhie Baskoro Yudhoyono dan Siti Ruby Aliya Rajasa diyakini hampir seluruh elemen masyarakat Indonesia berfungsi untuk mempertebal dan mengembangkan dinasti Ny Ani Yudhoyono (anak Jend. Sarwo Edhie Wibowo) dan Hatta Rajasa di Indonesia.

7. Fakta: Dr. Drs. Theodorus M. Tuanakotta, M.B.A. (Mantan CEO Deloitte salah satu Big4 Kantor Akuntan Publik/Auditor Independen di dunia, MBA dari Harvard Business School, pendiri Ikatan Akuntan Indonesia – Seksi Akuntan Publik, Tenaga Ahli BPK,penulis buku “Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif” dan “Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan” yang sangat populer, penerima Satyalancana Wira Karya, dan dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) menuturkan bahwa Hatta Rajasa memiliki influence amat sangat besar di Indonesia karena dimodali Riza Chalid “Gasoline Godfather” Pertamina Energy Trading Limited (Petral) di Singapura.

Foto: Riza Chalid “Gasoline Godfather” dan Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Letjen TNI (Purn) Burhanuddin di Rumah Polonia

Utama: Permainan antara Riza Chalid “Gasoline Godfather” di Petral dan Hatta Rajasa

*Fakta: Pada 11 Februari 2014, Wakil Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), M. Fanshurullah Asa, kembali menegaskan fakta bahwa Indonesia mengimpor BBM dari Singapura, negara yang tidak ada eksplorasi (pencarian) dan eksploitasi (produksi) minyak.

*Fakta: Walaupun Singapura tidak memiliki sumur minyak, kapasitas penyulingan minyak (refinery) di Singapura adalah 1,4 juta barrel/hari, sedangkan kapasitas di Indonesia hanya 1,1 juta barrel/hari.

*Fakta: Majalah Intelijen edisi 5-18 November 2009 mengulas mengenai perusahaan induk Riza Chalid, Global Energy Resources, dan anak-anak perusahaannya Supreme Energy, Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil, dan Cosmic Petroleum di British Virgin Island dan kongsi bisnisnya yang bersifat tidak transparan dengan Pertamina.

*Fakta: Pada Selasa 25 November 2014, Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Naryanto Wagimin, mengakui bahwa Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) adalah salah satu pemegang saham Petral.

*Fakta: Dalam kesempatan wawancara Bareksa.com dengan Pak Faisal Basri (Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Dosen FEUI yang dikenal rasional-protektif, dan Calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen); perkenalan Purnomo Yusgiantoro (Kader Golkar) dengan Riza Chalid bermula sejak Purnomo menjadi staf kepercayaan Ida Bagus Sudjana (Menteri ESDM 1993-1998.)

*Fakta: Direktur SDM Pertamina baru mengetahui bahwa gaji take home pay per bulan Dirut Petral adalah 572 juta rupiah (atau 372 juta rupiah lebih tinggi daripada gaji take home pay per bulan Dirut Pertamina.)

*Fakta: Berdasarkan “Laporan Rekomendasi Keberadaan PETRAL” yang dirilis oleh Tim Reformasi Tatakelola Migas (Teten Masduki, Chandra Hamzah, Darmawan Prasodjo, Rofikoh Rokhim, Fahmi Radi, dkk) pada 30 Desember 2014, PETRAL digunakan untukrent-seeking para penguasa Orde Baru, memilih menjadi price taker di pasar monopsoni (pembeli tunggal), tidak membeli secara langsung dari produsen/pemasok sebenarnya, tidak mengadakan tender secara lazim dan efisien (mewajibkan produsen/pemasok sebenarnya menghadapi para trader, agent, atau arranger), tidak menjalankan amanah yang diberikan negara untuk melakukan market intelligence atau due diligence terkaitultimate ownership para NOC yang sepatutnya dicurigai merupakan bentukan (vehicle) para trader, agent, atau arranger.

*Fakta: Sila melihat laporan keuangan Pertamina bagian Opini Auditor Independen PricewaterhouseCoopers, Petral di Singapura yang notabene berperan sangat penting bagi kita, negara raksasa pengimpor minyak, malahan tidak diaudit oleh PwC sendiri dengan alasan aset lancar (kas, piutang, dsb) dan aset tetap (bangunan, dsb)-nya kecil. Padahal dengan diauditnya Petral oleh PwC sendiri, mungkin dapat mengungkap kecurigaan harga beli BBM yang sesungguhnya yang selama ini memberatkan pos belanja negara sekali pakai habis/mengikat (subsidi).

*Fakta: Dengan menggunakan data yang paling konservatif dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan di zaman kyai haji yang gemar membaca, Dr. Rizal Ramli, Ph.D.; Guru Besar Departemen Manajemen FEUI, Prof. Rhenald Kasali, S.E., M.Sc., Ph.D.; peneliti PPE FEB UMS, Dr. Daryono Soebagyo, M.Ec.; peneliti senior Indonesian Resources Studies, Ir. Samsul Hilal, M.S.E.; dan Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies, Erwin Usman; Riza Chalid menghasilkan US$ 2,597 juta per hari setara 29,865 miliar rupiah per hari (Kalkulasi: Impor 700rb barrel/hari x 80% Petral x 41,67% Riza Chalid x 159 liter/barrel x US$ 0,07 mark-up/liter x Rp11.500/US$), sementara keluarga Ani Yudhoyono mendapat US$ 0,5 per barrel dari minyak mentah dan minyak olahan baik yang diimpor maupun yang diekspor setara 8,166 miliar rupiah per hari (Kalkulasi: Minyak Mentah [Ekspor 13.017.000 ton/tahun + Impor 16.015.600 ton/tahun = 29.032.600 ton/tahun * 7,418 barrel/ton = 215.363.826,8 barrel/tahun] + Minyak Olahan [Ekspor 5.914.700 ton/tahun + Impor 29.612.100 ton/tahun = 35.526.800 ton/tahun * 8,53 barrel/ton = 303.043.604 barrel/tahun] = 518.407.430,8 barrel/tahun * US$ 0,5/barrel = US$ 259.203.715,4/tahun * Kurs Rp11.500/US$ = Rp2.980.842.727.100/tahun = Rp8.166.692.403,01/hari.) Lebih jauh, bila Anda ingin melihat rincian jumlah barrel yang diimpor per masing-masing kategori minyak, Anda dapat melihatnya pada 3 publikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yaitu Statistik Minyak dan Gas Bumi Tahun 2011, Statistik Minyak dan Gas Bumi Tahun 2012, dan The 2013 Edition of The Handbook of Energy & Economic Statistics. Ke depannya, kami sarankan audit working papers/audit files seluruh BUMN, seperti Pertamina, dapat dibaca oleh seluruh pembayar pajak/WNI.

*Fakta: Pak Faisal Basri melaporkan bahwa 6 juta kiloliter dari 7 juta kiloliter BBM jenis Premium yang harus diimpor Indonesia per bulan sudah dikunci oleh mafia minyak.

*Fakta: Pada unjuk rasa di depan Gedung KPK pada Selasa, 3 Juni 2014 , Direktur Riset Badan Pemerhati (BP) Migas, Syafti Hidayat; Koordinator Jaringan Aksi Mahasiswa (JAM) Indonesia, Anyonk Latupono; dan Koordinator Lapangan Koalisi Mahasiswa Jakarta (KMJ), Saefullah Muhammad menuntut KPK memeriksa Hatta Rajasa atas perannya sebagai mafia migas.

*Fakta: Pada Senin 16 Juni 2014, Direktur Pengolahan Solidaritas Kerakyatan Khusus (SKK) Migas, Ferdinand Hutahayan, telah melaporkan Hatta Rajasa kepada KPK dan menyampaikan bukti-bukti yang dimilikinya. Lebih jauh, Ferdinand mengatakan mafia perminyakan meraup untung sedikitnya Rp 100 miliar per hari atau Rp 36 triliun per tahun.

*Fakta: Pada Kamis 3 Juli 2014, ratusan massa Aliansi Zatapi SP3 mengadakan aksi teatrikal di Bundaran HI dan demo di depan Kantor Kemenko Perekonomian dan Kantor Kementerian BUMN menuntut pembubaran Petral karena melakukan mark-up paling sedikit US$ 5 per barrel.

*Fakta: Banyak kegeraman warga di twitter, facebook, dan instagram yang intinya menceritakan ambisi menggebu-gebu Riza Chalid agar Hatta Rajasa menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Dimulai dari Riza Chalid berusaha sangat keras untuk mencomblangi Joko Widodo dengan Hatta Rajasa. Salah satunya adalah denganmendorong Amien Rais (sahabat karib Fuad Bawazier) untuk menyuarakan duet Joko Widodo-Hatta Rajasa dari jauh-jauh hari, membuat team desain untuk membuat gambar-gambar “JKW-HR” untuk di BBM, Twitter, Facebook, dan spanduk; dan bahkan, usai pileg, Riza Chalid dan Hatta Rajasa mendatangi pemenang Bung Hatta Anti-Corruption Award untuk mengajukan dana kampanye tidak terbatas dengan ganti Hatta Rajasa menjadi wakil dirinya dan platform pengelolaan Sumber Daya Alam akan diatur oleh PAN.

Tentu saja, hal ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi dan mereka pun terpaksa menciptakan duet dadakan Prabowo-Hatta dengan mahar 10 triliun. (Berbanding terbalik dengan Jokowi, Prabowo yang megap-megap keuangannya menerima duet dan uang ini). Usai transaksi tersebut, Bos Petral yang merugikan negara 75 triliun per tahun ini kemudian membeli rumah Yurike Sanger, istri ketujuh Soekarno, untuk memberi kesan Sukarnois melalui Haji Harris Efendi Thahir (Ketua Umum Majelis Dzikir SBY Nurussalam). Dalam menjaga investasinya, Riza Chalid rutin mengunjungi Rumah Polonia, membiayai tabloid “Obor Rakyat” yang dipimpin Asisten Staf Khusus Presiden Setyardi Boediono (penulis buku “Hanya Fitnah dan Cari Sensasi, George Revisi Buku” atau buku tandingan “Membongkar Gurita Cikeas” pada tahun 2009) dan Muchlis Hasyim Jahya (CEO Inilah Group [http://www.inilah.com, http://www.inilahjabar.com dan Inilah Koran]), dan, bersama dengan Hatta Rajasa, menghalalkan segala cara untuk memenangi pilpres ini. Salah satu bentuk penghalalan segala cara yang dapat memicu Allah murka adalah menghilangkan makna suci “Perang Badar”, menggaet Pemuda Pancasila FPI FBR, mencuri start dengan memaparkan visi-misi di tvOne milik Aburizal Bakrie, membentuk laskar cyber bayaran yang memelintir berita buruk tentang Prabowo dan Hatta Rajasa menjadi baik dan melancarkan kampanye jahat kepada Jokowi,mencoba menipu mereka yang tidak mempunyai akses internet yang memadai dengan berbagai kampanye hitam, membuat surat palsu pemanggilan Jokowi terkait Bus TransJakarta yang dibuat oleh Edgar S. Jonathan (Ketua Tunas Indonesia Raya yang dekat dengan CameoProject saat membuat flashmob baju kotak-kotak untuk kampanye Basuki-Jokowi di tahun 2012), mencatut nama KPK dalam transkrip palsu dan isu kepemilikan rekening di Bank Shangai (Update: Progres 98 pimpinan Faizal Assegaf sudah dituntut oleh KPK, Jaksa Agung, dan Megawati Soekarnoputri), menggunakan politik uang, menyulut emosi Pancasilais PDI-Perjuangan dengan mengatakan PDI-Perjuangan adalah jiplakan PKI melalui tvOne milik Aburizal Bakrie (Update: tvOne sudah minta maaf), mengganggu konsentrasi cawapres Jokowi sepanjang debat cawapres yang disiarkan di RCTI, Global TV dan MNC TV milik Hary Tanoesoedibjo dan Bambang Trihatmodjo yang ditonton oleh ratusan juta penduduk Indonesia, melarang moderator debat keempat Dwikorita Karnawati (Wakil Rektor UGM) melihat ke arah calon-calon menteri Prahara dan hadirin di belakang dirinya, dan Hatta Rajasa tidak dapat menahan senyum ketika menikmati hal ini.

*Kabar belum terkonfirmasi: Simson Panjaitan yang berlatar belakang hukum dan minim pengalaman ditempatkan menjadi kepala keuangan (Head of Finance) di Petral.

*Kabar belum terkonfirmasi: Wijasih Cahyasari “Wiwiek”, kakak Ani Yudhoyono, pernahmenerima US$ 400 ribu dari Riza Chalid sebagai ganti Riza Chalid membatalkan pertemuan Wiwiek dan Dirut Petral Nawazier.

*Kabar belum terkonfirmasi: Ari Soemarno (Alumni RWTH Aachen, Jerman) diberhentikan usai menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina tahun 2006-2009 karena berhasil membentuk Integrated Supply Chain (ISC) untuk pembelian tender impor yang fair, ingin memindahkan Petral dari Singapura ke Batam, dan dikhawatirkan dekat dengan Megawati seperti adiknya, Rini Mariani Soemarno (Menperin tahun 2001-2004).

*Selingan: Walaupun diberi jabatan Menteri Koodinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa dianggap sangat tidak mengerti ekonomi dan menjadi bahan tertawaan oleh hampir seluruh dosen yang mengajar di FEUI. Satu dari sekian banyak contoh yang mudah adalah ucapan Hatta Rajasa pada tahun 2010 yang menargetkan PDB Nominal mencapai angka Rp 10.000 triliun per tahun 2014. Pak Chatib Basri (sebelum terpilih jadi menteri) mengatakan “Menko Ekuin kalian sekarang tol*l banget tuh.. Masa’ menggunakan PDB Nominal sebagai target.. Kalau saya jadi dia sih, gampang saja, saya naikan saja inflasi dua kali lipat.” Hal ini sontak disambut tawa menggelegar satu kelas besar. Bagaimana mungkin seorang menko ekuin tidak mengetahui perbedaan antara PDB Nominal dan PDB Riil (yang sudah di-adjust dengan inflasi/kenaikan harga); sesuatu yang telah diajarkan di Pengantar Ekonomi 1.

Utama: Keburukan Setahun sebelum Pilpres

*Fakta: Pada awal tahun 2013, PT Medco E&P Indonesia lah (bukan Divisi Pengelolaan Rantai Suplai SKK Migas/Negara) yang membuat Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) seluruh kontraktor KKS (PSC Contractors) di Indonesia, MedcoEnergi diberi kewenangan untuk menyetujui/menolak suatu vendor yang hendak masuk dalam CIVD Pedoman Tata Kerja 007 PRS KKKS, Lukman Mahfoedz (Presiden Direktur MedcoEnergi) dipilih sebagai Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) untuk periode Desember 2012-Desember 2014, dan pegawai MedcoEnergi diberi akses langsung ke ruang-ruang pekerja dan pimpinan SKK Migas.

*Fakta: Pada Maret 2013, Hatta Rajasa, Wakil Menteri ESDM, dan Karen Agustiawan berangkat ke Irak untuk membeli ConocoPhillips Algeria Ltd dengan harga US$ 1,75 miliar yang diklaim Pertamina menghasilkan 23.000 barrel per hari. Di lain sisi, Reuters mengatakan net carrying value ConocoPhillips Algeria Ltd hanyalah US$ 850 juta dan rata-rata produksinya hanya 11.000 barrel per hari. Maka bila kita hitung, terdapat kelebihan bayar US$ 900 juta atau setara 10,35 triliun rupiah (kurs Rp11.500/US$) dan selisih produksi 12.000 barrel per hari. Kemana larinya?

*Fakta: Pada Senin 9 Desember 2013, bersamaan dengan tragedi tabrakan KRL dan mobil tangki Pertamina di Bintaro, Pertamina melakukan ground breaking proyek pembangunan Pertamina Energy Tower setinggi 99 lantai dengan total biaya lebih dari US$ 850 juta atau 9,775 triliun rupiah (kurs Rp11.500/US$). Dalihnya adalah untuk menyaingi gedung Petronas setinggi 88 lantai.

*Fakta: Ari Soemarno (mantan Direktur Utama Pertamina, alumni RWTH Aachen Jerman) sangat tidak setuju tindakan Pertamina untuk membangun gedung yang menyaingi tinggi gedung Petronas bila 70 persen pendapatan Pertamina masih berasal dari penjualan BBM Bersubsidi. Lebih jauh, Direktur Eksekutif Indonesia Energi Monitoring, Zuli Hendriyanto, juga sependapat dan menyarankan agar Pertamina fokus memperbaiki kondisi internalnya terlebih dahulu.

*Fakta: Realisasi subsidi BBM tahun 2013 adalah 210 triliun rupiah (49% untuk mobil pribadi), sementara dividen Pertamina kepada Pemerintah Indonesia untuk tahun buku 2013 hanyalah 4,5%-nya (atau 9,5 triliun rupiah). Sedangkan, dividen Petronas kepada Pemerintah Malaysia untuk tahun buku 2013 adalah 101 triliun rupiah.

*Fakta: Kalangan akuntan publik/auditor independen tergelak terbahak-bahak usai melihat iklan-iklan pembodohan masyarakat khas Pertamina di Koran KOMPAS dan lain-lain atas “keberhasilan perusahaan” masuk Fortune 500 (500 perusahaan terbesar dari segi pendapatan, bukan laba bersih yang sudah dikurangi beban operasi) kendati Pertamina masih mendapat bantuan subsidi dari pemerintah dan tidak seefisien Shell, Total, dan Petronas.

Utama: Permainan oleh Keluarga Ani Yudhoyono dan Partai Demokrat

*Fakta: Hatta Rajasa, Marzuki Alie (Wakil Ketua Umum Majelis Tinggi Partai Demokrat, Ketua DPR tahun 2009-sekarang), dan Taufiq Kiemas (suami Megawati Soekarnoputri) lahir dan dibesarkan di Palembang.

*Fakta: Usai Purnomo Yusgiantoro (Kader Golkar) menjabat sebagai Menteri ESDM selama 9 tahun, ia langsung digantikan dengan pendiri dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (Darwin Zahedy Saleh) selama dua tahun dan, kemudian, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (Jero Wacik) sampai sekarang.

*Fakta: Menurut buku “Cikeas Kian Menggurita” yang ditulis George Junus Aditjondro dan diterbitkan Galang Press, keluarga Ani Yudhoyono terlibat dalam sindikat mafia perminyakan guna menambah kekayaan dan kekuasaan. Untuk memastikan ini, silakan Anda mencari tahu alasan di balik grasi Schapelle Leigh Corby (Warga Negara Australia), usai santer diberitakan penyadapan Australia memperoleh bukti-bukti bahwa keluarga besar Ani Yudhoyono, khususnya Erwin Sudjono (kakak ipar Ani Yudhoyono), sangat aktif dalam mafia perminyakan.

*Selingan: Pada sebuah diskusi santai sivitas akademika FEUI, Prof. Dr. Anwar Nasution (Dekan FEUI tahun 1998-1999, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 1999-2004, dan Ketua BPK RI tahun 2004-2009) secara implisit mengatakan ia meragukan kekayaan Chairul Tanjung (Menko Ekuin tahun 2014 yang diberitakan telah mengangkat besan Hatta Rajasa sebagai Komisaris Utama Trans Corp pada Maret 2015.)

Foto: Erwin Sudjono, mantan Pangkostrad (kakak ipar Ani Yudhoyono, suami Wiwiek)

 Foto: Gatot Mudiantoro Suwondo, CEO Bank BNI (adik ipar Ani Yudhoyono)

Utama: Penistaan Rasa Keadilan oleh Keluarga Jend. Besar (Purn.) Soeharto dan Keluarga Ani Yudhoyono kepada Masyarakat Indonesia

*Fakta: Menurut Atmakusumah, Redaktur Pelaksana Harian Indonesia Raya (surat kabar yang paling keras menyoroti kebijakan-kebijakan Ibnu Sutowo saat itu), Ibnu Sutowo memegang kartu truf Letnan Jenderal Soeharto (mertua the American’s fair-haired boy.)

*Fakta: Selain kasus Ibnu Sutowo dan Rudi Rubiandini, sangat banyak sekali kasus di Kementerian ESDM yang merobek-robek rasa keadilan masyarakat Indonesia. Sedikit dari sekian banyak kasus yang dibiarkan pemerintah Orba dan “Orba bungkus baru” adalah Production Sharing Contract sejak “pemberian” Supersemar, Triton (perusahaan Perancis) tahun 1989, Depo Balaraja sejak tahun 1996, Mark-Up di Kilang Balongan sejak tahun 1998 oleh Marsekal Madya (Purn.) Ginandjar Kartasasmita (Kader Golkar),Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 yang melepas hak Pertamina sebagai pemegang kuasa pengelolaan migas negara dan memposisikan Pertamina tak jauh berbeda dari kontraktor swasta, Petral dan Credit Suisse Singapura di tahun 2002, penjualan VLCC di bawah harga pasar oleh Laksamana Sukardi (sahabat Arifin Panigoro “MedcoEnergi”, kader PDI-Perjuangan) di bulan Juni tahun 2004, perjanjian sewa tanker Humpuss Intermoda (perusahaan Tommy Soeharto) untuk tahun 1990-2009 dan 2009-2014, impor minyak Zatapi di tahun 2008, dan kelebihan Cost Recovery kepada Chevron di tahun 2012.

*Fakta: Dari tahun 2004 hingga tahun 2012, terdapat inkonsistensi data produksi minyak antara di SKK Migas dan di Kementerian ESDM.

*Fakta: Dari tahun 2002 hingga tahun 2012, trend jumlah lifting (produksi) minyak kita terus menurun namun trend cost recovery kita terus menanjak.

*Fakta: Negara superpower Amerika Serikat yang terunggul dalam penyadapan pun kewalahan dengan inkonsistensi data statistik perminyakan di negara kita. Hal ini dinyatakan secara gamblang oleh AS dalam pembukaan laporan 2005-2006 dan pembukaan laporan 2007-2008.

*Fakta: Defisit (/produksi dikurang konsumsi) minyak dimulai sejak awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004. Kala itu defisitnya 3,8 miliar dollar AS. Selama dua periode pemerintahan Yudhoyono, defisitnya sudah meroket lebih dari tujuh kali lipat.

*Fakta: Usai kedatangan Obama ke Indonesia pada 9-10 November 2010, suami Ani Yudhoyono menyerahkan Lapangan Banyu Urip Blok Cepu di Bojonegoro, Jawa Timur yang memiliki kandungan minyak terbesar di dunia (produksi harian 30 ribu barrel, cadangan minyak 450 juta barrel) kepada Mobil Cepu Ltd. (MCL), anak perusahaan Exxon Mobil Corporation. Satu-satunya alasan yang masuk akal bagi kami adalah penyadapan Amerika telah berhasil menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh keluarga Ani Yudhoyono dan menggunakannya dalam tawar-menawar (bargaining).

*Fakta: Dari tahun 2007 hingga tahun 2012, secara kasar terdapat kekurangan 654 triliun rupiah pada penerimaan negara bukan pajak (PNPB) migas di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Audited) bila PNPB migas dihitung sesuai Laporan Tahunan SKK Migas.

*Fakta: Menurut Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Sektor Migas 2010 – 2011 yang dirilis pada 21 April 2014, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak dan non-pajak pemerintah dari PSC Contractors (KKKS) mengaku bahwa sulit untuk mengevaluasi konsistensi dan kebenaran Financial Quarterly Report (FQR) dengan Authorized for Expenditure (AFE), Work Program & Budget (WP&B), dan Plan of Development (POD.) Menurut salah satu manajer KAP Gideon Adi dan Rekan pada seminar di FEUI, hal tersebut disebabkan oleh perlakuan sangat tidak kooperatif para PNS (para pelayan publik) di Bidang Pengendalian Perencanaan SKK Migas. Oleh karena itu, beliau menyarankan agar mahasiswa FEUI mempelajari Temuan Audit BPK atas SKK Migas, menelaah kelemahan-kelemahan pada PTK PSC Contractors (KKKS) AFE 074, WP&B 073, dan POD 072, dan mengkritisi pengangkatan Aussie Gautama (Vice President Geoscience and Reservoir Total E&P Indonesie) sebagai Deputi Pengendalian Perencanaan oleh Hatta Rajasa (besan Ani Yudhoyono) dan Jero Wacik (Sekretaris Jenderal Majelis Tinggi Partai Demokrat, Menteri ESDM).

*Fakta: Ketua Umum MUI dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin, M.A.; Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat; tokoh NU Dr. (H.C.) K.H. Salahuddin Wahid; K.H. Hasyim Muzadi; menantu Bung Hatta, Prof. Sri-Edi Swasono; Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, Dr. Revrisond Baswir; Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Dr. Hendri Saparini, Ph.D; Menteri Koordinator bidang Perekonomian di zaman kyai haji yang gemar membaca, Kwik Kian Gie; dan Rektor IBII, Anthony Budiawan mengatakan ada pemberian 85% pengelolaan (eksplorasi dan eksploitasi) migas Indonesia kepada asing secara transaksional.

*Fakta: Sepanjang tahun 2013, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Serikat Pekerja Pertamina PWK (SPP PWK) mendemo Menteri ESDM Jero Wacik (Sekretaris Jenderal Majelis Tinggi Partai Demokrat) yang terus-menerus mengatakan Pertamina tidak mampu mengelola Blok Mahakam, memprotes mengapa Pertamina hanya mengelola 15 persen sektor migas Indonesia dan selebihnya dikelola oleh asing, dan mengecam penyerahan KSO Pertamina kepada perusahaan China.

*Fakta: Karena pada artikel International Herald Tribune New York Times tanggal 8 Agustus 2003 yang ditulis oleh pendiri dan ketua Business Executives for National Security, Menko Polhukam Jenderal (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan “I love the United States, with all its faults. I consider it my second country”; tak sedikit lansia yang mafhum ketika membaca pernyataan Jend. (Purn.) Pramono Edhi Wibowo, anak kandung Jend. (Purn.) Sarwo Edhie Wibowo, bahwa Demokrat dengan bulat mendukung the American’s fair-haired boy.

*Fakta: Ruhut Sitompul (Juru Bicara Partai Demokrat) dan Desmond Mahesa (Ketua DPP Partai Gerindra) adalah mantan pengacara Tomy Winata (Agen Amerika Serikat.)

*Fakta: Entah nafsu apa yang menyukai atmosfer Dwi-Fungsi ABRI zaman Orde Baru. Pada tanggal 24 November 2014, Panglima TNI Jend. Moeldoko (Panglima yang dikenal mendapat banyak “hibah” dan dilejitkan kariernya oleh Susilo Bambang Yudhoyono) memberhentikan kebijakan yang berlaku sejak zaman Panglima TNI Jend. Endriartono Sutarto (Ketua Tim Analisis & Advokasi KPK 2011-2012, Pendiri Gerakan Indonesia Mengajar, dan Panglima TNI reformatif yang dilejitkan kariernya oleh kyai haji yang gemar membaca.) Hal tersebut dilakukan Moeldoko dengan memperbolehkan pasangan dan keluarga prajurit TNI untuk kembali aktif berpolitik; kendatipun masyarakat masih haqul yakin monitoring pergerakan pasukan dan proses hukum di pengadilan militer tidak jelas dan rumah dinas TNI rawan digunakan untuk politik transaksional.

*Fakta: Selain Moeldoko, Warisan Susilo Bambang Yudhoyono yang paling cemerlang adalah pengganjalan pengawasan transparansi dan kesahihan data statistik di BPS dan Elnusa (anak perusahaan Pertamina yang memiliki seluruh data mengenai sumberdaya energi) dengan pemasangan tarif mulai dari 1 – 10 juta rupiah per topik, BPK RI dipimpin oleh politikus-politikus Golkar, Demokrat, dan PAN, voting tertutup para representatif rakyat, kebijakan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk representatif rakyat yang tidak mengikuti dengan kehendak ketua umum partai, dan pengujian calon kepala daerah melalui DPRD. #SaveSusilo

Utama: Penipuan kepada Konstituen dan kepada Allah

*Fakta: Menurut Risalah Rapat Panja RUU Pilkada tanggal 4-6 Februari 2014 yang diingat konstituen sebelum memilih para anggota legislatif, PKS, PPP, PAN, Demokrat, Golkar, Gerindra, PDI-Perjuangan, PKB, dan Hanura mendukung Pilkada Langsung.

*Fakta: Menurut survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 5-7 September 2014, 81,25% Warga Negara Indonesia menghendaki pilkada langsung. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut PKS 80,23%, Gerindra 82,55%, PAN 85,11%, PPP 76,66%, PBB 87,65%, Golkar 81,20%, dan Demokrat 80,77%.

*Fakta: Menurut KPK, anggota DPRD yang terlibat kasus korupsi berjumlah 3.600 orang.

*Fakta: Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2013, 69,7 persen anggota legislatif terindikasi tindak pidana korupsi.

*Fakta: Menurut Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK, pilkada melalui DPRD merupakan proses delegitimasi hak rakyat (political corruption) dan membuat korupsi anggota Dewan akan semakin sistematis (corruption by design).

*Fakta: Menurut survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), 62,4 persen masyarakat menganggap anggota DPR hanya mencari nafkah di Senayan dan hanya 29,1 persen yang menyatakan DPR mewakili rakyat.

*Fakta: Menurut pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW), TI Indonesia, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), KPPOD, Puskapol UI, Perludem, Correct, JPPR, KIPP Jakarta, PSHK, Pattiro, Yappika, Populi Center, Kopel, dan IPC, mereka mendukung Pilkada Langsung, menganggap dalih biaya kampanye pilkada langsung high-cost merupakan ketidakbecusan partai itu sendiri, dan menyalahkan proses rekrutmen partai politik yang selama ini tidak berbasis kompetensi lah yang membuat biaya kampanye high-cost, bukan rakyat.

*Fakta: Menurut Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) pada Maret 2014, rata-rata biaya kampanye caleg DPR adalah Rp1,18 miliar – Rp 4,6 miliar, sementara rata-rata biaya kampanye caleg DPRD adalah Rp 481 juta – Rp 1,55 miliar.

*Selingan: Sudah lebih dari tiga minggu terakhir kita disuguhi dengan berita anggota-anggota DPRD yang baru saja terpilih namun sudah menggadaikan SK Pengangkatannya. Oleh karena itu, izinkan kami membagi informasi mengenai tekanan untuk bertransaksi (pressure) dari gaji anggota DPRD per bulan dan pendapat dari pakar desentralisasi fiskal, Ibu Fauziah Zen.

*Selingan: Tak kalah aktif dengan pria, 141 organisasi wanita yang tergabung dalam Jaringan Indonesia Beragam dan 116 organisasi yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Indonesia juga turun ke garda terdepan penolakan terhadap RUU Pilkada melalui DPRD.

AKUN-AKUN PENYEBAR KEBOHONGAN DAN PEMBENTUK OPINI

“Do you know why people like violence? It is because it feels good. Humans find violence deeply satisfying. But remove the satisfaction, and the act becomes… hollow.” -Alan Turing

1. FPI dibentuk oleh pensiunan militer sebagai attack dog yang memisahkan militer dan polisi dari tuduhan pelanggaran HAM. (Lihat dokumen-dokumen Wikileaks) Di samping itu, ingat saat tahun 1998, selain militer, ada unsur lain yang melakukan kekerasan terhadap mahasiswa dengan senjata-senjata yang tak lazim dengan pakaian-pakaian menyerupai santri-santri. Tak hanya sampai di situ, Pemuda Pancasila yang diboyong ke dalam tim kampanye Prabowo-Hatta untuk memikat korban utang luar negeri zaman Soeharto rupa-rupanya juga digunakan untuk membuat bangsa Indonesia pucat pasi, teringat akan The Act of Killing, kebiadaban peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

*Japto Soerjosoemarno (Keturunan Yahudi, anak Mayor Jenderal (Purn.) Soetarjo Soerjosoemarno, Pendiri dan Ketua Umum Pemuda Pancasila, dan Ketua Geng 234SC);

*Yorrys Raweyai/Thung Hok Liong (Berasal dari Papua, Ketua Pemuda Pancasila, Politisi Golkar, Anggota 9 Naga, dan Anggota Komisi I DPR);

*Tomy Winata/Oe Suat Hong (Pemilik Bank Artha Graha, Mal Artha Gading, Mangga Dua Square, Hotel Borobudur dan Electronic City yang tinggal di Ancol Timur, Anggota 9 Naga, Pemilik tempat judi di ITC Mangga Dua, Pemilik Pulau Pantara, Pulau Sebaru, dan Pulau Matahari di Kepulauan Seribu, Pendiri Satelindo, Sahabat Tommy Soeharto, Agen Amerika Serikat dan Taiwan, Pemodal FPI, Pengguling Megawati dari kursi kepresidenan, Penyedia tempat di tahun 2001 saat Susilo Bambang Yudhoyono pertama kali mengutarakan keinginannya untuk maju sebagai presiden, dan Pemberi dana kepada Partai Demokrat);

*Sugianto Kusuma/Aguan (Mengenalkan Tomy Winata kepada Yayasan Kartika Eka Paksi sewaktu dipimpin Jenderal Edi Sudradjat, Senior Tomy Winata, Komisaris Utama Bank Artha Graha, bersama TB Silalahi dan Tomy Winata menjabat sebagai Komisaris PT Jakarta International Hotel & Development, Tbk., Anggota 9 Naga, Agen Amerika Serikat dan Taiwan, Pemberi dana kepada Partai Demokrat, dan Pemilik Agung Sedayu Grup);

*Mayor Jenderal (Purn.) TB Silalahi/Tiopan Bernhard Silalahi (Pernah ditugaskan di Papua dan membantu Tomy Winata di Yayasan Kartika Eka Paksi, Bapak angkat Tomy Winata, Komisaris Bank Artha Graha, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 1993-1998, Penyalur uang Tomy Winata kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Pengawas Partai Demokrat, Anggota Dewan Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden);

*Rudi Raja Mas (Pengelola kasino di Pulau Ayer Kepulauan Seribu, Pengelola berbagai tempat judi di Mangga Dua dan Glodok, Penggandeng FPI, dan Musuh Basuki Tjahaja Purnama karena menolak penutupan Diskotek Stadium);

*Abraham “Lulung” Lunggana (Preman Tanah Abang dan Pemilik Ratusan Kios di Tanah Abang, Pelindung Tomy Winata, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang kalah melawan Basuki Tjahaja Purnama, dan Ketua DPW PPP DKI Jakarta yang membawa Lamborghini);

*Eggi Sudjana (Sahabat Habib Rizieq FPI yang bermarkas di Petamburan Tanah Abang, Kuasa Hukum Bupati Garut Aceng Fikri yang memperingatkan akan kerusuhan, Ketua Tim Pengacara eks Kadishub DKI Udar Pristono yang tersangkut kasus korupsi bus TransJakarta, dan Ketua Tim Advokasi Pemenangan Prabowo-Hatta yang disemprot Ketua DKPP Jimly Asshiddique karena memanggilnya dengan sebutan “Abang”); dan

*Fuad Bawazier (Pendiri Al-Irsyad, Dirjen Pajak dari tahun 1993 sampai tahun 1998, Menteri Keuangan tahun 1998, Komisaris Utama Satelindo, Penyalur uang Keluarga Cendana ke Poros Tengah yang bersama Arifin Panigoro “MedcoEnergi” menjatuhkan Gus Dur, Sahabat karib Amien Rais, Anggota MPR-RI dari PAN tahun 1999-2004, Satu dari Dua Calon Ketua Umum PAN tahun 2005-2010, Anggota DPR-RI dari PAN tahun 2004-2009, dan Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Prabowo-Hatta)

*Fakta: Setelah perang dingin selesai, dari negeri Paman Sam muncul pengakuan Howard Jones (Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia tahun 1958-1965) dalam Buku “Indonesia: The Possible Dream”, pengakuan Marshall Green (Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia tahun 1965-1969) dalam Buku “Indonesia: Crisis and Transformation: 1965-1968″, penelitian ilmiah Prof. John Roosa (Lulusan Universitas California, Berkeley) dalam Buku “Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement & Suharto’s Coup D’État in Indonesia”, dan hasil wawancara Tim Weiner (pemenang Pulitzer Prize) dengan beberapa mantan Kepala Stasiun CIA di Jakarta dalam Buku “The History of CIA: Legacy of Ashes” mengenai keterlibatan CIA di Indonesia selama tahun 1965-1968. Sementara setelah Orde Baru runtuh, dari dalam negeri muncul kesaksian dr. Soebandrio (tahanan politik selama 29 tahun, dokter pribadi Ir. Soekarno, Kepala Badan Pusat Intelijen Republik Indonesia 1959-1966, Duta Besar Indonesia untuk Inggris dan Uni Soviet) dalam Buku “Kesaksianku tentang G 30 S” dan hasil wawancara Team Tabloid DeTAK dengan para pelaku sejarah G 30 S/PKI dalam Tabloid DeTAK edisi 29 September 1998 – 5 Oktober 1998 mengenai keterlibatan CIA di Indonesia selama tahun 1965-1968. Keenam buku tersebut, walaupun menggunakan sumber data primer dan metodologi pengumpulan data yang berbeda, mempunyai benang merah yang sama dan disarankan Jajang C. Noer (istri sutradara film “Pengkhianatan G 30 S/PKI”, Alm. Arifin C. Noer) untuk dibaca.

*Fakta: Dalam memoirnya, Lee Kuan Yew (PM Singapura 1959-1990) mengungkapkan bahwa pada tanggal 7 Februari 1998, ia dan Goh Chok Tong (PM Singapura 1990-2004) menangkap sebuah pesan yang isinya “aneh” dari menantu Soeharto.

*Kabar belum terkonfirmasi: Informasi seberapa dekatnya Prabowo Subianto di Inggris dengan petinggi-petinggi Artha Graha dapat ditanyakan kepada Interpol.

2. Triomacan2000 (Syahganda Nainggolan [dulu Staf Ahli Menko Ekuin Hatta Rajasa, sekarang Direktur Penggalangan Relawan Tim Sukses Prabowo-Hatta Rajasa], Abdul Rasyid [Staf Ahli Menko Ekuin Hatta Rajasa], dan Raden Nuh) selalu melindungi dan memuja setinggi langit Hatta Rajasa, besan Ani Yudhoyono.

*Selingan: Putra sulung Hatta Rajasa, Ihsan Rajasa (pengusaha minyak), dicerai istrinya, Kusuma Anggraini “Ninik” (cucu kesayangan Mooryati Soedibyo) karena Ihsan tidak setia. Dikabarkan pula, Ihsan gemar show-off (pamer) berselingkuh di depan istrinya dan tak jarang melakukan KDRT usai mengonsumsi narkoba. Tak heran, anak ketiga Bung Hatta, Ibu Halida Hatta, mengkritik peneriakan yel-yel “Bung Hatta, Bung Hatta!” kepada Hatta Rajasa.

TANGGAPAN KITA

Demi tumpah darah kita serta anak-cucu kita, mari kita bantu Tim 9, Forum Rektor Indonesia, dan Kampus Bergerak dalam menyengsarakan persekongkolan baru elit oligarkis Indonesia, melaporkan tiap dugaan tindak pidana korupsi dan pungli yang Anda ketahui kepada KPK atau Lapor!, dan, sejalan dengan penuntutan kasus-kasus di bidang migas dan minerba, penuntutan kasus Bank Century, penyidikan kasus BLBI, dan gelombang Indonesia Baru Lahir-Batin, mengawasi pula gerak-gerik pengusung Revisi KUHP dan KUHAP, Revisi UU KPK dan UU Tipikor, UU Administrasi Pemerintahan, UU Pilkada, dan UU MD3.

*Fakta: Seluruh kalangan terpelajar di Indonesia mengetahui bahwa Bareksrim mempunyai alat sadap.

*Fakta: Team Hamba Allah sangat memahami penggunaan uang cash (/tidak menggunakan bank) di lingkungan Bareskrim dan mendukung mekanisme operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK untuk menindas mafia dan pelindungnya.

*Fakta: Pada Seminar “Peradaban Polisi dan Politik”, Keluarga Besar Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Imam Santoso (Alm.), Irjen Polisi (Purn.) Prof. Dr. Farouk Muhammad, S.H., M.C.J.A. (mantan Gubernur Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian “PTIK”), dan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Ketua MK yang pertama, Guru Besar FHUI) berseru bahwa Negara Indonesia membutuhkan Reformasi Jilid II di Polri.

*Fakta:  Pada Indonesia Lawyers Club tanggal 3 Februari 2015, Prof. Dr. JE Sahetapy, S.H., M.A. (Ketua Komisi Hukum Nasional RI, Guru Besar Hukum Pidana) menyebutkan bahwa beliau banyak mendengar banyak hal terkait penaikan pangkat dan penempatan di tubuh Kepolisian RI.

*Fakta: Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dan Komisi III DPR dapat bekerja sama dalam segala hal yang menyangkut karier personel Polri.

*Fakta: Bendahara Umum Partai Golkar dan Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, mengakui bahwa Komisi III DPR sengaja meloloskan Budi Gunawan karena anggota DPR tidak ingin menjadi alat Presiden dalam membunuh persekongkolan baru elit oligarkis Indonesia.

*Fakta: Buya Syafi’i Maarif membenarkan bahwa dua minggu sebelum Surat Presiden RI No. R-16/Pres/02/2015 diterbitkan, Jokowi mengatakan bahwa sejak awal ia tidak mau melantik bekas ajudan Mega.

*Fakta: Muhammad Busyro Muqoddas membeberkan bahwa di sektor migas dan minerba, KPK akan segera mengungkap korupsi sistemik dan terstruktur yang dilakukan oleh pebisnis busuk, politisi, dan birokrasi.

*Fakta: Prof. Dr. Emil Salim, Ph.D (Ketua Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2010-2014, Pendiri Partai PAN) mengatakan bahwa yang memotori konflik KPK versus Polri adalah mafia dan meminta rakyat, KPK, dan Polri untuk fokus menghabisi mafia minyak.

*Fakta: Ir. Betti Alisjahbana (Ketua Majelis Wali Amanat ITB, Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni ITB, Ketua Dewan Juri Bung Hatta Anti-Corruption Award tahun 2003, 2004, 2008, 2010, dan 2013 dan CEO IBM Indonesia tahun 2000-2007) dan Chandra Motik, S.H. (Ketua ILUNI UI, Pengajar Hukum Maritim FHUI dan Staf Ahli Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Bidang Hukum Maritim) pada Gerakan Antikorupsi Lintas Almamater Perguruan Tinggi yang diinisiasi sivitas akademika dan alumni ITB, UI, UGM, IPB, Unpad, dan ITS menyarankan Bareskrim Polri untuk mengurus hal-hal yang menantang seperti pemberantasan mafia-mafia migas dan preman-preman di Tanjung Priok dan Tanah Abang, ketimbang melakukan sesuatu yang dicemooh disumpahi rakyat: mencari kesalahan pimpinan dan penyidik KPK.

*Fakta: Iwan Fals dan Yayasan Orang Indonesia (OI) mendukung KPK untuk membuka rekening gendut petinggi Polri.

*Fakta: Slank, Fadjroel Rachman, Trio Lestari, Addie MS, Imam Darto, René Suhardono, Indra Bekti, Riri Riza, dan Zaskia Adya Mecca mendorong KPK menuntaskan kasus rekening gendut dan suap di Kepolisian RI dengan menjerat semua yang terlibat rekening gendut tanpa pandang bulu.

*Fakta: Dewan Kesenian Jakarta, Koalisi Seni Indonesia, Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, Demokreatif, Endah N Rhesa, dan ribuan seniman lainnya ingin membinasakan mafia-mafia yang menyusupi tubuh lembaga negara.

*Fakta: Yunus Husein, mantan Kepala PPATK, mengatakan bahwa Budi Gunawan pernah diusulkan menjadi menteri, namun saat pengecekan di PPATK dan KPK, yang bersangkutan mendapat rapor merah.

*Fakta: Melalui Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Iman D. Nugroho; Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengatakan bahwa harta kekayaan penyelenggara negara merupakan informasi publik dan Majalah Tempo edisi ‘Bukan Sembarang Rekening Gendut’ memenuhi hak publik untuk mengetahui fakta tentang harta kekayaan penyelenggara negara.

*Fakta: Melalui Kepala Komisi Hukum Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo; Dewan Pers meyakini bahwa apa yang dilakukan Tempo dalam Majalah Tempo edisi ‘Bukan Sembarang Rekening Gendut’ adalah kerja investigasi dan normal dalam jurnalisme.

*Fakta: Pimpinan Universitas Indonesia, para Dekan, para Guru Besar, Ketua Program Pascasarjana dan Vokasi, serta lembaga-lembaga mahasiswa telah menyatakan bahwa putusan pra peradilan PN Jakarta Selatan atas Budi Gunawan tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku dan dan mengingkatkan Presiden akan amanahnya dalam menjaga KPK dari berbagai ancaman.

*Fakta: Berdasarkan Surat Pernyataan Tujuh (7) Rekomendasi Tim Konsultatif Independen, Tim 9 yang dibentuk oleh Presiden RI mengkhawatirkan pengabaian perintah oleh Bareskrim Polri.

*Fakta: Dr. Imam Prasodjo, anggota Tim 9, merasa bahwa ada lembaga negara yang mengancam freedom of speech, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia.

*Fakta: Forum Pengajar dan Peneliti Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Asosiasi Studi Sosio-Legal Indonesia, Serikat Pengajar HAM Indonesia, dan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia menilai bahwa upaya kriminalisasi kepada KPK adalah memalukan dan kezaliman tersebut telah melukai rasa keadilan masyarakat.

*Fakta: Gerakan “Cuci Bersih Koruptor” yang dipimpin Sinta Nuriyah Wahid (istri Presiden Abdurrahman Wahid) menegaskan bahwa kaum perempuan tak akan tinggal diam jika pemberantasan korupsi terancam lumpuh dan institusi penegak hukum dikuasai para mafia.

*Fakta: #SaveKPK telah merajai trending topic dunia (TTWW) dan puluhan ribu WNI yang berada di New York, Berlin, Amsterdam, Melbourne, Dubai, Hong Kong, dan kota-kota besar lainnya baik di luar negeri maupun di dalam negeri telah menggemakan dukungan kepada pemberantasan oligarki dan pemberantasan mafia.

*Fakta: Tim Pembela KPK, YLBHI, LBH Jakarta, ILR, MaPPI FH UI, PUSaKO FH Unand, LeIP, ILRC, KRHN, ICW, PUKAT UGM, TI Indonesia, Gusdurian, KontraS, HRWG, Elsam, PSHK, IMPARSIAL, Kemitraan, Yappika, dan Change.org mencatat bahwa Indriyanto Seno Adji (pengacara Keluarga Soeharto) mempunyai enam (6) track record buruk sebelum menjadi Plt. Pimpinan KPK.

*Fakta: Para Pegawai, Penyelidik, dan Penyidik KPK telah mendemo Taufiequrachman Ruki (mantan polisi, politisi dan anggota DPR) dan Indriyanto Seno Adji (pengacara Keluarga Soeharto) karena dianggap membuat para pegawai, penyelidik, dan penyidik KPK melacurkan diri kepada koruptor.

*Fakta: Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Perempuan Indonesia Antikorupsi dan jutaan elemen masyarakat lainnya di seluruh penjuru negeri telah mengadakan istighosah bersama untuk #SaveKPK #SaveIndonesia.

*Fakta: Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Republik Indonesia, Ombudsman RI, telah menemukan 9 (sembilan) pelanggaran Bareskrim Polri dalam penangkapan Bambang Widjojanto.

*Fakta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hasil investigasinya menyimpulkan bahwa seluruh prosedur formil dan material yang digunakan oleh Bareskrim Polri dalam perkara Bambang Widjojanto tidak didasari dengan itikad baik dan penanganan proses hukumnya dilakukan dengan proses yang tidak jujur.

*Fakta: Forum Dekan Fakultas Hukum se-Indonesia mengatakan bahwa pasal yang disangkakan kepada BW absurd dan upaya-upaya pelemahan terhadap KPK saat ini telah masuk dalam “penghalangan terhadap proses penegakan hukum (obstruction of justice).”‎

*Fakta: Dunia telah memandang bahwa institusi yang paling korup di Indonesia adalah Polri.

*Fakta: Michael Tjoajadi (Presiden Direktur Schroder Investment Management Indonesia) dan Edward Lubis (Presiden Direktur Bahana TCW Investment) mengatakan bahwa tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan risiko, menaikkan risk premium yang harus diberikan kepada penanggung risiko, membuat Indonesia relatif tidak semenarik negara-negara lainnya, menurunkan demand Rupiah, menurunkan supply Dollar, dan memperlemah nilai tukar rupiah terhadap dollar.

*Fakta: Riset Desember 2014-Februari 2015 menempatkan Jokowi pada posisi pertama untuk menjadi ketua umum partai berlambang banteng, menguak fakta bahwa tiga elit trah Soekarno telah berada di posisi terbawah, dan menyimpulkan bahwa nalar politik rakyat telah berbasis meritokrasi.

*Fakta: Sutarman mengakui bahwa rakyat berjumlah 251.772.800 jiwa dan polisi hanya 392.000 jiwa atau dengan kata lain, jumlah rakyat 575 kali lebih banyak daripada jumlah polisi.

*Fakta: Mahfud MD pada tweet peringatannya mengingatkan bahwa Allah telah memerintahkan ummat-Nya untuk terus berjuang menegakkan kebenaran.

*Fakta: Forum Rektor Indonesia telah mendeklarasikan sikap dan dukungan terhadap pemberantasan mafia dan pemberantasan elit oligarkis.

*Fakta: Rektor UGM Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D; Rektor UNY Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd.,M.A.; Rektor UNS Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.; dan Rektor Universitas Islam Indonesia sekaligus Ketua APTISI Prof. Dr. Edi Suwandi Hamid, M.Ec. telah menyiagakan 3.200 kampus se-Indonesia untuk mendukung janji mulia Presiden dalam meremukkan mafia.

*Fakta: Persatuan Advokat Indonesia, Kongres Advokat Indonesia, YLBHI, LBH Jakarta, MaPPI FH UI, TI Indonesia, ICW, SAPU Koruptor (Satu Padu Lawan Koruptor), Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Perempuan Indonesia Antikorupsi, PUKAT UGM, Publish What You Pay Indonesia, FITRA, SPEAK STAN, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI), Forum Indonesia Muda, Sinergi Muda, Gerakan Alumni Lintas Perguruan Tinggi, KM ITB, BEM UI, KontraS, Komnas Perempuan, dan 300 institusi dan/atau organisasi lainnya telah mengumandangkan kesiapan membunuh persekongkolan mafia dan oligarki.

BONUS SELINGAN

Apakah para pencinta selingan setanah air mau dikasih selingan lagi?

Pertama, tegakkan badan. Kedua, tarik napas secara mendalam. Ketiga, senyum…..Iya, senyum. Seriusan. Karena ketenangan dan senyuman akan menaikkan testosterone dan menurunkan cortisol yang baik untuk kesehatan dan kehidupan.

Oke kita balik lagi ke selingan ekonomi level SMP ya.

Anda masih ingat polemik PP Mobil Murah yang ditandatangani Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Mei 2013?

Saat itu, Indonesia telah mulai merasakan twin deficit [defisit di APBN & defisit di transaksi berjalan (current account), sehingga nilai tukar Rupiah ke US$ sangat lemah dan rentan] dan pembenahan kemacetan Jakarta dan sekitarnya masih mengalami banyak sekali resistensi.

Ibarat azab kemurkaan Allah yang tidak ada hentinya, pelaku pasar dan industri selain otomotif dibuat makin gemetar dengan kabar bahwa besan Hatta Rajasa menandatangani PP Mobil Murah, sesuatu policy yang memicu meledaknya jumlah pos belanja negara sekali pakai habis/mengikat (subsidi) dan jumlah impor bahan baku otomotif dan BBM yang membuat nilai tukar makin runyam mencekam. Dalih yang digunakan besan Hatta Rajasa, Hatta Rajasa, dan Menperin MS Hidayat (kader Golkar) saat itu tak lain dan tak bukan adalah mobil murah adalah angkutan untuk pedesaan yang akan menggunakan Pertamax, dan, karena telah menyematkan embel-embel “ramah lingkungan” pada mobil pribadi, mobil murah harus mendapat penghapusan PPn-BM.

Nyatanya, statistik/fakta lebih berjaya daripada pidato yang berkontradiksi dengan perbuatan. Lantas, Pak Chatib Basri selaku Menteri Keuangan secara emosional menagih janji MS Hidayat. Namun, penagihan janji itu dijawab sendiri oleh suami Ani Yudhoyono secara tidak langsung dengan penunjukkan Muhammad Lutfi, Duta Besar Indonesia di Jepang (Dulu penyalur uang Tomy Winata Bank Artha Graha kepada Partai Demokrat), sebagai Menteri Perdagangan.

Keambrukan pengurusan ekonomi negara dan ketamakan kebijakan pro-mobil pribadi ternyata tak berhenti sampai di situ. Usai kader yang amat sangat dibanggakan Gerindra, Basuki Tjahaja Purnama, dan Dewan Transportasi Kota Jakarta diserang oleh Hatta Rajasa dan Jero Wacik (Sekretaris Jenderal Majelis Tinggi Partai Demokrat) ketika mengusulkan pencabutan subsidi BBM di DKI Jakarta untuk penguraian kemacetan dan pengalokasian dana yang lebih tepat sasaran; Joko Widodo yang merasa membanjirnya mobil murah membuat penguraian kemacetan makin berat malahan ditolak dalam pengajuan penghapusan bea impor untuk bus dan pemasangan pembatas jalan TransJakarta yang tangguh di jalan Thamrin-Sudirman dan Gatot Subroto-Tomang, dan diganjal dalam penerbitan PP Electronic Road Pricing.

*Selingan: Berbagai direktur institusi internasional seperti Asian Development Bank dan World Bank; berbagai Chief Economist bank-bank terbesar di dunia seperti Citibank dan HSBC; dan berbagai Chief Economist bank-bank terbesar di regional seperti BII Maybank yang diundang ke FEUI pada acara Economix menuturkan bahwa kebijakan Mobil Murah merupakan a misguided policy, usai mereka memastikan tidak ada wartawan/jurnalis yang hadir. Lebih jauh, mereka mengatakan sebaiknya masyarakat awam melakukan pengukuran dampak policy pemerintahan negara-negara maju yang pro-transportasi publik dan dampak policy pemerintah Indonesia yang pro-mobil pribadi.

*Selingan: Presiden Direktur Astra Daihatsu Motor, Sudirman Maman Rusdi, dengan bangga mengklaim bahwa 65-70 persen konsumen Ayla berada di wilayah Jabodetabek.

*Selingan: Pada kuliah tamu di FEUI, salah satu direktur Salim/Liem Sioe Liong Group pernah menyarankan mahasiswa FEUI untuk mencari hubungan antara Penjualan 39,5% saham Astra International, Tbk. (perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia) milik Pemerintah ke C&C Mauritius (Jardine Cycle & Carriage) (Update: Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional saat itu, Syafruddin Temenggung, sudah ditetapkan sebagai tersangka), Kasus korupsi IT KPU tahun 2004 yang dimenangkan oleh Astra Graphia (Integrasi Teknologi), Keputusan Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengubah tradisi merk mobil Kabinet dari Volvo (Swedia) ke Toyota (Jepang) yang dipegang oleh Astra International, Tbk.  (milik Jardine International UK HK SG), Pemberian jabatan Ketua Umum Partai Demokrat dan Ketua Divisi Komunikasi Politik/Wasekjen Partai Demokrat masing-masing kepada Anas Urbaningrum (satu dari sebelas Anggota KPU tahun 2001-2005) dan Andi Nurpati (satu dari delapan Anggota KPU tahun 2007-2010), dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan peluang Astra International, Tbk.

*Selingan: Walaupun digunakan oleh hampir seluruh rakyat menengah ke bawah, transportasi darat publik di Indonesia hanya diberi 3% dari total subsidi BBM, sementara mobil pribadi menikmati porsi terbesar yakni 49% dari total subsidi BBM.

*Selingan: Karena 68,3% rumah tangga golongan bawah tidak memiliki kendaraan, 93% subsidi BBM dinikmati oleh rumah tangga golongan atas dan rumah tangga golongan menengah.  Atau dengan kata lain, rumah tangga golongan bawah cuma diberi 7% dari total subsidi BBM, sedangkan rumah tangga golongan menengah kecipratan 30% dari total subsidi BBM dan rumah tangga golongan atas, dengan senang hati dan riang gembira, mengeruk 63% dari total subsidi BBM.

*Selingan: Jumlah penduduk Indonesia yang berpenghasilan di bawah US$ 2 per hari (atau dapat dikategorikan Bank Dunia sebagai “miskin”) berjumlah 103 juta penduduk.

*Selingan: Rumah tangga miskin hanya mengeluarkan 7% dari total pengeluarannya untuk transportasi, sementara yang terbesar bagi rumah tangga miskin (65% dari total pengeluaran) adalah makanan.

*Selingan: Sudah sejak lama, Prabowo Subianto konsisten dengan komitmennya untukmencabut 2/3 anggaran subsidi BBM dan subsidi listrik, meminimalkannya dengan mekanisme subsidi tetap pada per satuan harga ekuilibrium, dan mengalihkannya ke BLSM (targetted subsidy) untuk mengurangi koefisien Gini (ketimpangan), ke transportasi publikuntuk mengurangi dependensi pada mobil pribadi dan kemacetan, dan ke infrastruktur (belanja negara produktif) untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perekonomian negara.

*Solusi Tidak Berbohong (“Tepat Sasaran”): Usai momentum konversi minyak dan Liquefied Petroleum Gas ke Compressed Natural Gas dan Liquefied Natural Gas dimanfaatkan; standar ketepatan waktu, kenyamanan, dan keamanan transportasi publik ditingkatkan; kelangkaan penyelidik dan penyidik di KPK ditangani; pelayan publik (khususnya TNI, Polri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ESDM, Ditjen Pajak, dan Kementerian Pendidikan) direstrukturisasi dan hanya diisi oleh insan-insan yang berkualitas, memuaskan, dan jujur; manajemen pengawasan (monitoring) dan pengendalian (controlling) secara tegas mengacu pada best practice; dan angka ketergantungan impor hortikultura (khususnya kedelai) dan sapi ditekan tanpa dimanipulasi; rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan diberi BLT, Raskin, Jamkesmas, BSM Pendidikan, PNPM, dan KUR agar tak hanya mampu catch-up dengan kenaikan harga, tetapi juga melampaui daya beli sebelumnya (/kuantitas barang yang didapat menjadi lebih banyak.)

*Sambil Menyelam Minum Air: Tak hanya transportasi publik dan kesenjangan pendapatan yang terbenahi, infrastruktur (/belanja negara produktif) Indonesia yang saat ini di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam (atau berada pada peringkat keenam di ASEAN) pun mendapat pendanaan dan pembangunan yang serius sehingga biaya logistik dan transportasi menurun (/deflasi, barang lebih murah) dan, sesuai visi-misi Joko Widodo yang berorientasi pada Pembangunan Manusia, lima tantangan bangsa di bawah ini didanai dan diselesaikan:

1. Kesehatan dan Pendidikan Dasar Indonesia yang di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Vietnam (atau berada pada peringkat kelima di ASEAN);

2. Kemampuan membaca, matematika, dan sains Indonesia yang terendah di antara 40 negara paling berpengaruh di dunia;

3. Pendidikan Menengah, Pendidikan Kejuruan, dan Pendidikan Tinggi Indonesia yang di bawah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia (atau berada pada peringkat keempat di ASEAN);

4. Persentase undangan untuk Jabodetabek, keluarga militer, polisi, kemendiknas, dan politikus yang melambung tinggi sejak periode terakhir kabinet transaksional. Hal ini berhasil membuat sia-sianya eskalator sosial ekonomi dan mewujudkan terkuburnya UI, UGM, ITB, Unair, IPB, Unibraw, dan ITS di dasar pentas persaingan global.

5. Rata-rata pengangguran muda Indonesia yang saat ini sudah 5 kali lebih tinggi daripada rata-rata pengangguran nasional (FYI, rata-rata pengangguran muda Indonesia juga merupakan yang tertinggi di Asia Pasifik.) Hal ini terjadi karena kurikulum dan mata ajar tidak disesuaikan dengan permintaan pemberi kerja (demand-driven curriculum) dan best practice.

*Selingan: Tidak hanya aspek operasional dan outputnya yang mengecewakan, aspek finansialnya juga sangat membuat geram. Kendati anggaran pendidikan kita tiap tahun sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan Kementerian Pendidikan diisi oleh guru-guru/pendidik/suri teladan character building, Kementerian Pendidikan mendapat opini terburuk BPK yakni TMP (/Tidak Memberikan Pendapat) pada tahun 2010 dan 2011 dan opini WDP (/Wajar Dengan Pengecualian) pada tahun 2009 dan 2012. Tak heran, berdasarkan data Kemendiknas yang dilansir pada 1 Desember 2014, 75% sekolah di Indonesia ternyata tidak memenuhi standar layanan MINIMAL pendidikan dan nilai rata-rata kompetensi guru-guru di Indonesia hanya 44,5 (atau jauh di bawah standar yang ditetapkan Negara: 70).

Mantap tidak selingannya? All praise is to Allah.

LAMPIRAN 1: PENJAWAB PANGGILAN

“How could we not talk about family when family’s all that we got?” –Wiz Khalifa

Slank, Addie MS, Trio Lestari (Glenn Fredly, Tompi, Sandhy Sondoro), Erwin Gutawa, KLA Project, Oppie Andaresta, Once, JFlow, Barry Likumahuwa, Banyu Biru, Dewa Budjana, Gerald Situmorang, Mohammad Ridwan Hafiedz, Yeppy Romero, Setiawan Djody, Mario Marcella, Ian Antono, Robi Navicula, Andre Hehanusa, Titi “Film Jalanan”, Giring Ganesha “Nidji”, Adri Prakarsa “Nidji”, Kikan Namara, Cokelat, Ho Katarsis, Edo Kondologit, Ivan Nestorman, Nina Tamam, Titiek Puspa, Yuni Shara, Krisdayanti, Gita Gutawa, Sherina Munaf, Tika Panggabean, Kartika Jahja, Dira Sugandi, Bonita Adi, Tata Tangga, Monita Tahalea, Sashi Gandarum, Lea Simanjuntak, Bernadeta Astari, Sari Simorangkir, Tina Toon, Melanie Ricardo, Sonia Eryka, Dewi Lestari, Afgan Syahreza, Yovie Widianto, Bams, Yukie PasBand, Aditya Anugrah, Aqi “Alexa”, Ronny Waluya, Joe Saint Loco, Indra Aziz, Ello, Michael IDOL, Judika IDOL, Delon IDOL, Melly Manuhutu, Anugrah Aditya, Sawarna “Warna”, Kristina, Aura Kasih, Sruti Respati, Kadri Jimmo, Kahitna, 3 Composers, Yovie & Nuno, Kerispatih, Stereocase, Five Minutes, Wali, Lyla, Samsons, Tendostar, 5 Romeo, Superman is Dead, Soul ID, CJR, Cherrybelle, Hotma “Meng” Roni Simamora, Jalu Pratidina, Saykoji, Deejay Cream, Billy BeatBox, Yacko, Tabib Qiu, Lady Gan, Kill The DJ, Jogja Hip Hop Foundation, Dochi ‘Pee Wee Gaskins’, Pop the Disco, Homogenic, Widi ‘Vierratale’, Josaphat ‘Killing Me Inside’, Che Cupumanik, Ajul & Rekan, /rif, Roy Jeconiah, Ahmad Albar, Donny Fatah, Otong Koil, Willy “Sket”, Well Willy, Krisna Sadrach, ARockGuns, Ananda Sukarlan, Irsa Destiwi, Indra Lesmana, Levi Gunardi, Doadibadai Hollo “Badai Kerispatih”, Dameria Hutabarat, Adi Adrian, Reynold Silalahi, Dimas Pradipta, TP. Thomas, Nita Aartsen, Jordy Waelauruw, Ivan Saba, Marco Kusumawijaya (Arsitek), Amir Sidharta (Kurator Museum), Ong Harry Wahyu, Samuel Indratma (Community Visual Artist), Fiki Satari, Wahyu Aditya (Kartunis), Sweta Kartika, Beng Rahadian, Kemal Arsjad, Arief Widhiyasa (CEO Agate Studio-Indonesian Game Developer), Maudy Ayunda (mahasiswi Oxford University), Cinta Laura (asisten dosen di Columbia University), Chelsea Olivia, Marsha Timothy, Lala Timothy, Acha Septriasa, Vanessa Angel, Vino G Bastian, Ringgo Agus Rahman, Gading Marten, Ibnu Jamil, Richard Kevin, Ari Wibowo, Gusti Randa, Anwar Fuady, Chicco Jerikho Jarumillind, Joshua Suherman, Sunny Soon, Aron Ashab, Ricky Harun, Rieke Diah Pitaloka, Feby Febiola, Sophia Latjuba, Alice Norin, Putri Patricia, Prisia Nasution, Adinda Thomas, Arzetti Bilbina Huzaimi Setiawan, Nadine Alexandra Dewi Ames, Aline Adita, Melanie Subono, Erikar Lebang, Andreas Prasadja, Reza Gunawan, Nicky, Kemal Desmo Nasution, I Gede Siman Sudartawa, Richard Sambera, Chris John, Rudy Hartono, Taufik Hidayat, Joko Supriyanto, Rexy Mainaky, Ivana Lie, Susy Susanti, Gerak Cepat, Generasi Optimis, Yayasan Puteri Indonesia, HKTI, #99Movement (@PartaiSocmed) Leonardo Kamilius, Melanie Tedja, Niwa Dwitama, Ignasius Ryan Hasim, dan Iman Usman.

Ketua Umum MUI dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin, M.A., Prof. Dr. H. Ahmad Syafi’i Ma’arif, Prof. Drs. H. A. Malik Fadjar, M.Sc., Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni, Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan, Prof. Dr. Bambang Setiaji, Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, M.A., Dr. Alwi Abdurrahman Shihab, Ketua PBNU KH. M. Imam Aziz, Ketua KBNU Sultonul Huda, Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketua GP Ansor Nusron Wahid (caleg Golkar dengan perolehan suara tertinggi [234.021 suara], calon pimpinan DPR RI), Ketua Umum PBNU 1999-2010 KH. Ahmad Hasyim Muzadi, Ketua PB HMI 2009-2011 M. Chozin Amirullah, Juru Bicara Keluarga (Alm.) Gus Dur dan Ketua Pengurus Pusat Lesbumi NU, Dr. Zastrow Al Ngatawi, Savic Ali, Akhmad Sahal, Nono A. Makarim (Komite Etik KPK), Teten Masduki, Todung Mulya Lubis, Anies Baswedan, Dahlan Iskan, Ir. Tri Rismaharini, M.T., Billy Boen, Andy F. Noya, Ketua Dewan Guru Besar FEUI Prof. Prijono Tjiptoherijanto, Ph.D (pakar Ekonomi Demografi/Kependudukan), Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D, Onno W Purbo, Tita Larasati, Deni Rodendo, Maulana M. Syuhada, Goenawan Mohamad (Pendiri PAN, Jurnalis), Faisal Basri (Pendiri PAN, Ekonom), Abdillah Toha (Pendiri PAN, Komisaris Penerbit Mizan), Fadjroel Rachman, Adian Napitupulu, Wanda Hamida, Ulin Yusron, Arief Budiman (kakak Alm. Soe Hok Gie, pemimpin Gerakan Golput di era Orde Baru), Poltak Hotradero (Kepala Divisi Riset Bursa Efek Indonesia), Ari Perdana, Haryo Aswicahyono, Arianto Patunru, Guru Besar Akuntansi UI Wahjudi Prakarsa, Guru Besar Ekonomi UGM Tony Prasetiantono, Mardi Wu, Yoris Sebastian, René Suhardono, Indra Jaya Piliang (Ketua Balitbang DPP Partai Golkar dan Ketua Departemen Kajian dan Kebijakan Partai Golkar), Ricky Setiawan (Wikipedia Admin), Enda Nasution, Wicaksono (@ndorokakung), Henry Manampiring (@newsplatter), Ainun Chomsun (@pasarsapi), Agung Mahardilan (@AgungMahardilan), Blontank Poer (@blontankpoer), Rama J Baskoro (@supermomo), Faizal Iskandar (@monstreza), Alexander Thian (@aMrazing), Satria Ramadhan (@satriaoo), Intan Anggita (@BadutRomantis), Paramita Mohamad (@sillysampi), Gabriel Montadaro, Shafiq Pontoh, Adi S. Noegroho (@sheque), Satrio Utomo, Ario Pratomo, Dolly Lesmana, Ricky Setiawan, Doni Priliandi, Dondi Hananto, Nukman Luthfie, Yunarto Wijaya, Yopie Suryadi, Yan Hendry Jauwena, Bunga Mega, Riana Bismarak, Vanya Sunanto, Pramudya Oktavinanda, Wimar Witoelar (Kolumnis), Lin Chi Wei (Kata Data), Arsendo Atmowiloto (Wartawan), Yenni Kwok, Danny Wirianto, Adib Hidayat, Lisa Luhur, Aulia Masna, Didi Nugrahadi, Karaniya Dharmasaputra, Abi Hasantoso, Iwan Piliang, Coen Husain Pontoh (Editor IndoPROGRESS), Metta Dharmasaputra (Penulis “Saksi Kunci”), Wishnutama (CEO PT Net Mediatama), Mira Lesmana, Riri Riza, Nia Dinata, Rayya Makarim, Joko Anwar, Slamet Rahardjo Djarot, Eros Djarot, Hanung Bramantyo, Denis Adhiswara, Jay Subiakto, Jajang C. Noer (istri sutradara film “Pengkhianatan G 30 S/PKI”, Arifin C. Noer), Nazyra C. Noer, Edward Suhadi, Iman Brotoseno, Monty Tiwa, Darwis Triyadi, Arbain Rambey, Ayu Utami, Leila S. Chudori, Djenar Maesa Ayu, Alanda Kariza, Marina Silvia, Avianti Armand, Ben Sohib, Zen Hae, Adjie Silarus, Putu Aditya Nugraha, Agus Noor, Iksaka Banu, Yan Widjaya, Kurnia Effendi, Amin Kamil, Prita Laura, Olga Lidya, Butet Kartaredjasa, Happy Salma, Sarah Sechan, VJ Cathy Sharon, Artasya Sudirman, Sandrina Malakiano, Imam Darto, Charles Bonar Sirait, Nico Siahaan, Joe Taslim, Darius Sinathriya, Valentino Jebret, Caesar Gunawan, Indra Bekti, Gofar Hilman, Sys NS, Boy William, Indra Birowo, Desta, Ananda Omesh, Sasha Stevenson, Arie Keriting, Ge Pamungkas, Andovi da Lopez, Jovial da Lopez, Cak Lontong, Muhadkly Acho, Jhody Bejo, Eddi Brokoli, Dedi Gumelar “Mi’ing”, Genrifinadi Pamungkas, Andi Wijaya, Dimas Yudhistira, Danny Jayawardhana, Krisnanjaya Harefa, Boris T Manullang, Mohamad Ali Sidik Zamzami, Mongol Stres, Bene Dion Rajagukguk, Kemal Pahlevi, David Nurbianto, Soleh Solihun, Ernest Prakasa, Pandji Pragiwaksono, dan kamu.

#KitaBikinRame #SatuPaduLawanKoruptor #KPKadalahKita

LAMPIRAN 2: STRATEGI

The International Human Rights Rank Indicator

The Corruption Perceptions Index 2013

The 2014 World Press Freedom Index

The Internet Speed Index  (Solution) (Threat) (Benefits)

Income Inequality Index (GINI Index) (Explanation)

Gross National Income per Capita (Constant 2000 US$) (Japan, Australia, Singapore, Brunei, Korea, Malaysia, China, Thailand, Indonesia, the Phillipines, Vietnam, Lao PDR)

The Human Development Report 2013

OECD Factbook 2013

The Global Index of Cognitive Skills and Educational Attainment 2014

The SCImago Journal & Country Rank

The Times Higher Education World Reputation Rankings 2014

QS World University Rankings 2013/2014

The Global Competitiveness Index 2013-2014

The WJP Rule of Law Index 2014

The Ease of Doing Business Index 2013

Backup:

http://hambaallahyangsetia.blogspot.com/2014/06/keterkaitan-antara-militer-mafia.html

BONUS DATA

Deutsche Bank – Oil & Gas for Beginners

UBS Investment Research – Introduction to the Oil Industry

Thomas O. Miesner, Martin S. Raymond & William L. Leffler – Oil & Gas in Nontechnical Language

OPEC – World Oil Outlook

Energy Information Administration – International Energy Statistics

BP – Statistical Review of World Energy

HSBC – Sector Structure in Oil & Gas

Vault, ShaleNET, Glassdoor, Qerja, Jobstreet, LinkedIn, JobsDB, & Hays – Qualifications, Salaries, and Vacancies

ITB Career Center, CDC UI, ECC UGM, CDC Unpad, & CDC BINUS – Vacancies

“Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada, Harapan ada bila kau mengerti.” ~Salam Bagi Sahabat – Glenn Fredly

The Economist – Skills Shortages in Indonesia

World Bank – Trends in Demand, Gaps, and Supply of Indonesia’s Labor Market

Boston Consulting Group – Growing Pains, Lasting Advantage: Tackling Indonesia’s Talent Challenges

McKinsey & Company – Unleashing Indonesia’s Potential

International Labour Organization – Labour and Social Trends in Indonesia

Business Monitor International (Fitch Group) – Quarterly Report: Industry Report & Forecasts Series

Tips – Sample of Resume (Curriculum Vitae)

Gene Zelazny – Say It with Chart

Direktorat Kemahasiswaan UI, Tim Beasiswa Keluarga Mahasiswa ITB, Beasiswa Dirmawa UGM, ITS Scholarship & Career Center (SCC), Pejuang Beasiswa di Dalam & Luar Negeri untuk WNI, UI International Office, ITS International Office, BINUS International Office, Indonesia Mengglobal, InternID, Good Jobs ID, Kampus Update, & Young Leaders for Indonesia – Scholarships, Internships, and Competitions

Quora, TED Talks, Toastmasters Indonesia, Kelas Inspirasi, Akademi Berbagi,Indorelawan.org, Indo Runners, Bike to Work Indonesia, BLU TransJakarta, PT KAI Commuter Jabodetabek, Nebengers, Lewat Mana, TMC Polda Metro Jaya, dan PT Jasamarga – Equipments

BONUS SELINGAN (EXTENDED VERSION)

Apakah para pecinta selingan setanah air mau sedikit selingan tentang ketulusan PKS? Apa? Kurang kencang suaranya.!

Oke, cukup-cukup. Kami akan berikan sedikit selingan untuk Anda. Apakah Anda siap?

Selingan kita dimulai pada awal tahun 2013 saat BMKG dan KADIN memperingatkan PKSakan dua hal penting ini:

1. Maret-Agustus 2013 merupakan puncak kemarau basah yang akan mengakibatkan kegagalan panen Hortikultura yang sangat masif.

2. Populasi sapi jantan dewasa di Indonesia hanya 1,45 juta ekor dan sapi betina produktif (indukan) tidak boleh dipotong karena akan mengganggu keberlanjutan produksi dan populasi sapi lokal.

Namun rupa-rupanya, hal ini malah dimanfaatkan dengan kejam oleh PKS untuk mengumpulkan pundi-pundi kampanye Pileg dan Pilpres 2014 dengan mengeluarkanlarangan impor hortikultura dan sapi. (Suatu larangan yang segera direspon dengan pengurangan jumlah produksi oleh negara-negara penghasil hortikultura dan sapi untuk mencegah kemubaziran.)

Hal yang dinanti-nantikan PKS pun datang. Terjadi kegagalan panen hortikultura yang sangat masif di Indonesia dan kepunahan supply sapi Indonesia karena pemotongan sapi betina produktif untuk memenuhi permintaan masyarakat. Akibatnya, belum memasuki bulan suci Ramadhan 2013 saja, harga hortikultura dan harga sapi sudah mencekik masyarakat Indonesia.

Usai ada lonjakan harga dari tingginya demand dalam negeri (demand-pull inflation) dan dari tingginya biaya pemroduksian mendadak (cost-push inflation), dengan senyum yang amat sangat sumringah seperti habis berpoligami tanpa izin istri pertama PKS mengimpor hortikultura dan sapi dengan besar-besar.

Jadi jangan lagi Anda heran. Atas rent-seeking tanpa rasa belaskasihan pada kegetiran hidup dan tanpa rasa takut akan bulan suci Ramadhan, KPK menangkap mafia pangan 12 triliun rupiah berpencitraan wahabi (/ahistoris, narsis, dan ingin hidup sendiri, sepertiWalikota Depok.)

*Fakta: Menurut UNICEF, sekitar 40% balita Indonesia menderita gizi buruk/malnutrisi. Hal ini tentu saja mengerikan karena 95 persen pertumbuhan otak dan kognitif berada pada masa ini. Tak heran, jika malnutrisi ini menyebabkan Indonesia kehilangan 62 triliun rupiah per tahun dalam produktivitas yang hilang melalui kepandaian yang buruk dan kemampuan fisik yang kurang.

*Fakta: Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku korupsi atas penanggulangan keadaan bahaya dapat dijatuhi hukuman mati.

*Fakta: Menurut Surat Keputusan Pimpinan Pusat (SKPP) Muhammadiyah Nomor: 149/Kep/I.0/B/2006, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai politik yang memanfaatkan Muhammadiyah demi kekuasaan politik. Karena itu, SKPP menyerukan para anggota dan pimpinan Muhammadiyah agar membebaskan diri dari misi, kepentingan, kegiatan, dan tujuan PKS.

*Selingan: Menurut Juru Bicara Partai PKS dan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, pada akhir Desember 2013; pasangan Jokowi-Aher berpeluang besar memenangkan Pilpres 2014.

*Kabar belum terkonfirmasi: Kepercayaan bahwa “Cinta Otoriter Lebih Baik Daripada Cinta Allah” telah sukses dilambungkan Nur Mahmudi Ismail (Presiden PKS 1998-2000, Walikota Depok), Tifatul Sembiring (Presiden PKS 2005-2010, Menteri Komunikasi dan Informatika), Luthfi Hasan Ishaaq (Presiden PKS 2009-2014, Terpidana 18 Tahun Penjara), Ridwan Hakim (Putra Ketua Dewan Syuro PKS, Hilmi Aminuddin), Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS 2000-2004), dan Ahmad Fathanah (Terpidana 16 Tahun Penjara).

Senang dengan selingan di atas? All praise is to Allah.

Untuk menutup artikel ini, perkenankanlah Team Hamba Allah menyampaikan harapan kami. Kami mengharapkan Anda selalu setia pada segala perintah Allah, tanpa ragu melaporkan tiap dugaan tindak pidana korupsi dan pungli yang Anda ketahui kepada KPK atau Lapor!, dan rajin meningkatkan pengetahuan Anda agar Indonesia tidak tenggelam di ASEAN Economic Community, terhindar dari malapetaka demografi, dan masuk surga dengan mudah.

TRIBUTE (PENGHORMATAN)

Tulisan ini didedikasikan untuk (alm.) Kapolri Hoegeng Imam Santoso, (alm.) Jaksa Agung RI Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H., dan (alm.) Dokter Forensik dr. Abdul Mun’im Idries, Sp.F.

“Innallaaha laa yughayyiru maa biqawmin, hattaa yughayyiruu maa bi-anfusihim”

Selamat menjalankan misi yang Allah beri.

#KPKadalahKita

Sumber:

http://indonesiana.tempo.co/read/17921/2014/06/21/pencariilmuseumurhidup/keterkaitan-antara-militer-mafia-perminyakan-dan-akun-akun-penyebar-kebohongan