Konsep Politik Bung Karno
Konsep utama politik Bung Karno adalah membangun Indonesia menjadi kekuatan utama di Asia, untuk itu rakyat perlu disadarkan naluri kehormatannya sebagai sebuah bangsa.
Langkah pertama yang dilakukan oleh Bung Karno adalah mengarahkan kekuatan geopolitik Asia Tenggara, sebagai poros perdagangan dunia yang merdeka dan tidak bergantung pada kekuatan apapun.
Asia harus bebas sebebasnya, sementara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat mulai mengubah bentuknya dari kekuatan kolonial menjadi kekuatan kapital.
Disini Bung Karno harus memainkan strategi geopolitik bagi bangsa Indonesia, sebagai negara kuat dan berdaulat mendorong kemerdekaan di Asia Tenggara.
Di Vietnam, Bung Karno mendukung kedaulatan bangsa Vietnam, sementara di Borneo Utara langkah politik Bung Karno mendorong kemerdekaan bangsa Sarawak. Dorongan ini nantinya akan memperkuat bangsa bangsa di Asia Tenggara sebagai bangsa yang berdaulat dan tidak tunduk pada kekuatan asing.
Pada periode 1960-1963, Bung Karno melancarkan agenda politik “Tahun-Tahun Kemenangan” yaitu menciptakan kondisi pembebasan Irian Barat.
Bagi Bung Karno, Irian Barat bukan saja konsep sebuah wilayah kebangsaan Republik yang sudah ia sumpahkan pada tahun 1945 seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda masuk ke dalam Negara Kesatuan, sebuah Negara yang disebut Bung Karno sebagai “Negara Pembebasan” tapi Irian Barat adalah pembuka bagi terbentuknya “Wilayah Pusat Perdagangan di Asia Pasifik, dimana Indonesia menjadi motor pembukanya”.
Indonesia akan menjadi negara kuat di Asia Pasifik, kenapa Bung Karno sangat terobsesi dengan Asia Pasifik, karena menurut perhitungan politik Bung Karno, wilayah Eropa akan mengalami kejenuhan ekonomi, semua mengarah pada sebuah wilayah baru bernama Asia Pasifik. Inilah kenapa Jepang sangat mati-matian menguasai wilayah “Lautan Teduh” dan berani mengebom Pearl Harbour sehingga membuat Amerika Serikat murka, karena Jepang ingin menguasai wilayah Asia Pasifik sebagai sebuah “ruang hidup baru” kalau Hitler bilang “Lebensraum”.
Indonesia adalah sentrum dari kekuatan Asia Pasifik, dimana Pulau Kalimantan diperkirakan Bung Karno jadi Pusat Kekuatan Asia Pasifik, Bung Karno bahkan ingin memindahkan Ibukota RI dari Jakarta ke Palangkaraya, karena Bung Karno sadar front terdepan dalam perjuangan kemerdekaan jilid dua adalah melawan Front Inggris yang dibuat sepanjang perbatasan Federasi Malaysia.
Bila Kalimantan dan seluruh Asia Tenggara bersih dari pengaruh Inggris, maka seluruh wilayah Asia Tenggara menjadi bangsa kaya raya.
Itulah perhitungan Bung Karno…
Prabowo dan Gagal Paham Politik Ekonomi Berdikari
Konsep Ekonomi Berdikari yang dimaksud Bung Karno adalah melakukan politik ekonomi dengan inti kapital berada di tangan kaum Republik.
Persoalannya bukan di barang, tapi di kapital. Kedaulatan kapital menjadi sangat penting dalam ekonomi berwatak Sukarnois.
Prabowo salah menangkap soal politik ekonomi Berdikari itu, yang dicerna Prabowo soal produksi dan arus produksi, tapi Bung Karno lebih jauh lagi, dalam politik ekonomi berdikari yang dikuasai adalah struktur Kapital bukan arus komoditi.
Saya harap Prabowo mau belajar lebih jauh soal politik ekonomi Berdikari yang sebenarnya adalah masukan dari kaum Murba-Tan Malaka, seperti Chaerul Saleh dan juga konsepnya dibuat oleh Ir.Djuanda. Terlepas dari persaingan politik antara Djuanda dan Soemitro, lalu juga bagaimana Pak Cum ayah Prabowo mengingkari ekonomi politik sosialis bahkan dari kaum PSI sekalipun seperti Prof. Sarbini Soemawinata. Mungkin inilah yang membuat Prabowo terasing terhadap dasar dasar ekonomi berwatak Sukarnois.
Konsepsi ekonomi Berdikari secara rinci dirumuskan Bung Karno dan menjadi Garis Besar Haluan Ekonomi Nasional dalam Pokok Pokok Perencanaan Pembangunan Semesta dengan pidato TAKARI (Tahun Berdikari) 1965, saat itu Bung Karno merancang ekonomi berwatak kedaulatan kapital di segala sektor dengan membentuk renstrat (rencana strategis) Geopolitik.
Di tahun 1965, Bung Karno memperkuat kekuatan untuk menggempur Malaysia di Kalimantan Utara, tujuannya membebaskan Kalimantan Utara terutama Brunei dan Sarawak dari pengaruh Inggris. Namun tujuan besar disini, Bung Karno memperluas pengaruh Kapital dan kekuatan modal Republik tidak dibendung.
Dalam menjalankan Politik Berdikari yang induknya adalah Perintah Pembangunan Semesta Berencana 1963, Bung Karno membuka prolog pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah, dengan membangun rintisan bandara bandara baru, memperluas fungsi fungsi pelabuhan, dan membangun kota kota baru di luar Pulau Jawa, inilah yang dilakukan Jokowi sekarang.
Dengan melakukan politik pembangunan infrastruktur, penempatan tata ruang wilayah, menempatkan intelektual intelektual dan tenaga muda terampil di wilayah wilayah baru adalah Politik Jangka Panjang Berdikari.
Pemahaman Berdikari Bung Karno dalam Politik sangat konseptual dan mendalam Bung, bukan sekedar soal arus barang, produksi barang dan tenaga kerja tapi soal yang paling mendalam yaitu : Kedaulatan Kapital.
Ini yang jarang dipahami generasi sekarang, termasuk Prabowo sekalipun…
(Catatan Politik Anton DH Nugrahanto, 2018)